SAMBAS–CektaIndonesia.com Harga
Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Sambas saat ini tercatat di angka Rp3.220 per kilogram di tingkat pabrik. Angka ini dinilai cukup menutup biaya produksi kebun sawit rakyat. Namun di balik stabilitas harga TBS, petani justru dihimpit persoalan lain yang jauh lebih krusial yaitu mahalnya harga pupuk non-subsidi,Senin (02/02/2026)
Ono, petani sawit di Sambas, mengakui bahwa pembayaran hasil panen ke pabrik pengolahan, salah satunya PT MUB, berjalan relatif lancar. Namun ia menegaskan, harga TBS yang diterima petani di lapangan tidak selalu sejalan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan atau tim penetapan harga tingkat provinsi.
“Harga TBS sekarang Rp3.220 di pabrik. Tapi di lapangan tergantung acuan perusahaan. Ada selisih informasi antara marketing dan harga resmi,” ujarnya.
Perbedaan acuan harga tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi mekanisme penetapan harga TBS, terutama bagi petani swadaya yang tidak terikat kemitraan inti–plasma. Dalam kondisi posisi tawar yang lemah, petani praktis hanya bisa menerima harga yang ditetapkan pabrik.
Meski demikian, Ono menyebut harga TBS saat ini masih cukup untuk menutup biaya operasional kebun. Aktivitas ekonomi keluarga petani pun masih berjalan.
“Untuk biaya produksi kebun masih tertutup. Ekonomi keluarga masih bisa jalan,” katanya.
Namun, pernyataan itu berubah ketika pembicaraan beralih ke harga pupuk. Menurut Ono, biaya pupuk justru menjadi beban terbesar petani sawit saat ini. Berbeda dengan sektor tanaman pangan, petani sawit tidak mendapatkan pupuk subsidi dan sepenuhnya bergantung pada pupuk non-subsidi dengan harga pasar yang terus melonjak.
“Keluhan utama kami di pupuk. Harganya mahal, dan kami tidak dapat subsidi,” tegasnya.
Hasil penelusuran CektaIndonesia.com menunjukkan bahwa kenaikan harga pupuk non-subsidi berdampak langsung pada pola pemupukan kebun rakyat. Banyak petani terpaksa mengurangi dosis, menunda pemupukan, bahkan menghentikannya sama sekali. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas kebun sawit rakyat dalam jangka menengah hingga panjang.
Ironisnya, di saat sawit menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara, petani kecil justru menanggung beban produksi paling berat, tanpa perlindungan harga input yang memadai. Minimnya intervensi pemerintah daerah maupun pusat terhadap harga pupuk sawit rakyat menimbulkan kesan adanya pembiaran struktural.
Petani berharap pemerintah tidak hanya hadir dalam penetapan harga TBS, tetapi juga serius mengendalikan biaya produksi, khususnya pupuk. Tanpa kebijakan afirmatif, stabilnya harga TBS dikhawatirkan hanya menjadi angka di atas kertas, sementara kesejahteraan petani sawit rakyat tetap rapuh di lapangan.
Reporter Rizalfarizal
