Sambas–CektaIndonesia.com
Masyarakat nelayan di Kecamatan Paloh mengeluhkan tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang dijual di tingkat pengecer hingga mencapai Rp13.500 per liter. Harga tersebut dinilai jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan sangat memberatkan biaya operasional melaut.(8/4/2026)
Selain harga yang tinggi, para nelayan juga mengaku kesulitan mendapatkan BBM solar subsidi. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas mereka di laut, bahkan tidak sedikit nelayan yang terpaksa mengurangi waktu melaut karena keterbatasan bahan bakar.
“Kami minta pemerintah daerah turun tangan. Harga solar mahal dan barangnya juga susah didapat. Ini sangat menyulitkan kami sebagai nelayan,” ungkap salah satu warga nelayan Paloh.
Di sisi lain, pengelola SPBU Paloh menyampaikan bahwa penyaluran solar subsidi telah dilakukan sesuai aturan, yakni hanya kepada masyarakat yang memiliki rekomendasi resmi.
“SPBU Paloh jual sesuai harga normal bagi yang membawa rekomendasi. Solar yang masuk ke Paloh juga bukan hanya dari SPBU sini saja, banyak yang dari luar Paloh. Itu yang menyebabkan harga di tingkat pengecer jadi tinggi,” jelas pengurus SPBU.
Keterbatasan kuota disebut menjadi persoalan utama. Dalam satu bulan, SPBU Paloh hanya menerima jatah sebanyak 9 tangki, dengan pembagian 3 tangki untuk nelayan dan 6 tangki untuk kendaraan umum.
Setiap tangki berkapasitas sekitar 8 ton, sehingga total kuota yang tersedia sekitar 72 ton per bulan. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 24 ton yang dialokasikan untuk nelayan, sementara sisanya digunakan untuk kendaraan umum, kebutuhan pertanian seperti komben saat panen padi, serta pabrik penggilingan.
“Kalau untuk nelayan hanya tiga tangki dalam sebulan, jelas tidak cukup. Apalagi kebutuhan juga berbagi dengan sektor lain. Kami berharap ada penambahan kuota,” tambahnya.
Warga nelayan berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas segera mengambil langkah konkret, baik dengan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan maupun memperjuangkan penambahan kuota, agar kebutuhan nelayan dapat terpenuhi dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tetap berjalan.
Red
