Sambas–Cektaindonesia.com
Di tengah gencarnya wacana swasembada pangan, para petani di Kabupaten Sambas justru menghadapi kenyataan pahit. Berbagai kendala yang mereka alami di lapangan dinilai semakin menjauhkan harapan menuju kemandirian pangan yang selama ini digaungkan pemerintah.(18/04/2026)
Sejumlah petani mengeluhkan bantuan benih yang tidak maksimal, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu distribusi. Padahal, benih menjadi faktor awal yang sangat menentukan keberhasilan produksi.
“Kadang bantuan datang terlambat, kualitasnya juga tidak selalu bagus. Ini sangat berpengaruh ke hasil panen,” ungkap salah seorang petani.
Persoalan lain yang mencuat, bantuan di sektor pertanian dinilai belum merata. Bahkan di lapangan, petani menyebut hanya pupuk yang mendapatkan subsidi, sementara kebutuhan lain seperti benih dan racun hama harus dibeli sendiri dengan harga tinggi. Selain itu, bantuan program pertanian juga disebut hanya menyasar kelompok tertentu, sehingga tidak semua petani merasakan manfaatnya.
“Yang dapat bantuan itu-itu saja. Kami yang lain harus beli sendiri dengan harga mahal,” keluh petani lainnya.
Tidak hanya itu, biaya operasional pertanian terus mengalami kenaikan. Mulai dari pengolahan lahan, perawatan tanaman, hingga panen, semuanya membutuhkan biaya besar.
Di sisi lain, keberadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang seharusnya membantu justru dikeluhkan. Biaya sewa alat olah tanah maupun upah panen menggunakan combine harvester dinilai terlalu mahal.
“Alsintan itu seharusnya meringankan, tapi sekarang malah jadi beban. Sewa mahal, kami tidak punya pilihan,” tambah petani lainnya.
Ironisnya, setiap musim panen tiba, harga gabah justru selalu turun dan murah. Petani menduga kondisi ini tidak lepas dari permainan tengkulak yang memanfaatkan lemahnya posisi tawar petani.
“Kami sudah keluar biaya besar, tapi tiap panen harga selalu jatuh. Mau tidak mau tetap dijual karena butuh uang cepat,” keluh mereka.
Kondisi ini membuat petani di Sambas berada dalam tekanan berat—biaya produksi tinggi, sementara hasil penjualan tidak sebanding. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka target swasembada pangan dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi nyata.
Para petani berharap adanya langkah konkret dari pemerintah, mulai dari pemerataan bantuan program, perbaikan distribusi agar tepat sasaran, pengendalian harga sarana produksi, pengawasan pengelolaan alsintan, hingga perlindungan harga gabah di tingkat petani.
Sebab bagi mereka, swasembada pangan bukan sekadar target nasional, tetapi soal keberlangsungan hidup dan keadilan bagi seluruh petani.
Red
