Sambas-CektaIndonesia.com
Ditudingan bernada negatif yang diarahkan terhadap keberadaan Genk Terminal mendapat tanggapan tegas dari Revie Achary.
Dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (27/8/2026), di Office Terbuka Terminal Sambas, Revie menjelaskan bahwa Genk Terminal bukanlah kelompok yang dibentuk untuk kepentingan terselubung sebagaimana isu yang disebutnya beredar di belakang layar.
Menurut Revie, Genk Terminal merupakan wadah perkumpulan masyarakat Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Sambas, dengan latar belakang, pemikiran, serta kapasitas profesi yang beragam.
Wadah Lintas Profesi dan Keahlian
Revie menyebutkan, orang-orang yang berada di lingkungan Genk Terminal berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari aktivis LSM, jurnalis, praktisi dan ahli hukum pidana maupun perdata, intelektual, akademisi, politisi, hingga tokoh masyarakat dan tokoh adat.
Tak hanya itu, elemen sopir, buruh, pelaku UMKM, hingga individu dengan keahlian tertentu turut menjadi bagian dari ruang perkumpulan tersebut.
“Siapa pun yang menilai Genk Terminal dengan bahasa negatif, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini kami lakukan,” tegas Revie.
Ia menilai, perbedaan pandangan tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk memberikan stigma maupun membangun persepsi negatif terhadap suatu kelompok masyarakat.
Menurutnya, keberagaman yang ada justru menjadi kekuatan untuk membangun diskusi dan bertukar pandangan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Kabupaten Sambas.
Dari Isu Anggaran hingga Konflik Agraria
Lebih jauh, Revie memaparkan bahwa ruang diskusi di Genk Terminal aktif membahas berbagai persoalan publik dan isu krusial daerah.
Topik yang dibicarakan, kata dia, mulai dari tata kelola APBN, APBD, APBDes, bantuan sosial, hibah, konflik agraria, hak kemitraan perkebunan, hingga persoalan legalitas pertambangan.
Keberagaman latar belakang anggota, menurut Revie, menjadi modal dalam membedah persoalan daerah dari berbagai sudut pandang.
“Genk Terminal memiliki kapasitas berpikir untuk berdialog secara terbuka terhadap pelbagai persoalan dan kendala yang dihadapi daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap persoalan publik perlu dilihat secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan kepentingan atau sudut pandang tertentu.
Siap Berdialog dan Beri Masukan untuk Pemda Sambas
Revie menegaskan keberadaan Genk Terminal sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengintervensi ataupun menggantikan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
Sebaliknya, pihaknya membuka ruang komunikasi apabila pemerintah daerah membutuhkan pandangan, masukan, maupun ide dari berbagai elemen masyarakat.
“Kami membuka diri dan siap manakala Pemda Sambas memerlukan masukan, advis, terobosan, ataupun ide solutif terhadap persoalan daerah yang selama ini belum terselesaikan secara optimal,” jelasnya.
Ia berharap ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah dapat terus dibangun secara rasional, terbuka, serta berbasis data dan fakta.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah.
Kritik Bukan Musuh Pemerintah
Bagi Revie, sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan publik merupakan bagian alami dari dinamika demokrasi.
Kontrol sosial terhadap pengelolaan APBD, perizinan, bantuan pemerintah, hingga pengelolaan sumber daya alam, menurutnya, merupakan hal yang wajar selama dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta.
Karena itu, ia mengimbau kepada pihak-pihak yang melontarkan tudingan terhadap Genk Terminal agar tidak sekadar membangun narasi di belakang layar.
Revie menegaskan pihaknya terbuka untuk menyelesaikan perbedaan pandangan melalui ruang dialog yang terbuka dan objektif.
“Kami terbuka untuk berdialog. Jika ada yang menganggap Genk Terminal negatif, silakan sampaikan secara terbuka dan mari kita dudukkan persoalannya berdasarkan data serta fakta,” katanya.
“Kami tidak ingin jadi bagian dari masalah, kami ingin jadi bagian dari solusi,” pungkas Revie.
Red
