Sambas–CektaIndonesia.com
Pemandangan antrean panjang kendaraan di SPBU Tebas seolah menjadi potret berulang yang tak kunjung terselesaikan. Di tengah keresahan masyarakat, Pemerintah Kecamatan Tebas akhirnya menggelar rapat pada Selasa (17/3/2026) untuk mencari jalan keluar.
Namun pertanyaannya, apakah ini benar solusi, atau sekadar meredam gejolak sesaat?
Dalam rapat tersebut terungkap fakta yang cukup mencengangkan. Kuota BBM untuk SPBU Tebas hanya 80 kiloliter per minggu dari Pertamina Pontianak. Di sisi lain, lonjakan konsumsi, khususnya kendaraan roda empat, justru terus meningkat.
Ironisnya, di saat masyarakat harus rela antre berjam-jam menahan terik nya panas demi mendapatkan BBM, pengawasan di lapangan dinilai masih lemah. Dugaan adanya permainan, antrean berulang, hingga potensi “kendaraan siluman” masih menjadi bisik-bisik yang belum terjawab.
Pemerintah kecamatan pun mengusulkan penambahan kuota menjadi 120 kiloliter per minggu. Namun, publik tentu bertanya—mengapa persoalan klasik ini baru kembali disadari saat kondisi sudah memuncak?
Tak hanya itu, solusi yang dihasilkan juga terkesan normatif. Pembatasan pembelian diberlakukan: roda dua maksimal 3 liter dan roda empat 20 liter. Kebijakan ini disebut untuk mencegah penimbunan. Tapi di lapangan, siapa yang benar-benar mengawasi?
Kendaraan prioritas seperti ambulans dan mobil layanan publik memang akan didahulukan. Namun masyarakat kecil tetap menjadi pihak yang paling terdampak—mereka yang harus meninggalkan pekerjaan, waktu, bahkan ibadah di bulan Ramadan hanya untuk mengantre BBM.
Di sisi lain, kios pengecer yang sebelumnya tidak beroperasi kini kembali diwacanakan untuk diaktifkan. Sebuah langkah yang justru memunculkan pertanyaan baru: apakah ini solusi distribusi, atau membuka celah baru permainan harga di tingkat bawah?
Rapat juga menetapkan batas kenaikan harga Pertamax eceran maksimal Rp2.000 dari harga SPBU. Lagi-lagi, ini hanya akan efektif jika pengawasan benar-benar berjalan.
Situasi ini memperlihatkan satu hal yang tak bisa ditutup-tutupi—masalah BBM di Tebas bukan sekadar soal kuota, tapi juga soal tata kelola dan pengawasan.
Masyarakat kini tidak hanya butuh janji dan rapat, tetapi tindakan nyata di lapangan. Jika tidak, antrean panjang ini hanya akan menjadi cerita lama yang terus berulang, dari satu momen ke momen berikutnya.
Red
