Sambas–CektaIndonesia.com
Sejumlah warga di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, menyampaikan protes terkait pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sungai Palah, tepatnya di kawasan Bukit Sepeleng. Protes tersebut muncul lantaran warga mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi resmi terkait rencana maupun pelaksanaan pembangunan tersebut, Selasa 7 April 2026.
Menurut keterangan warga, aktivitas pembangunan pabrik saat ini sudah mulai berjalan. Namun hingga kini, masyarakat sekitar merasa tidak dilibatkan ataupun diberikan penjelasan mengenai dampak lingkungan, manfaat ekonomi, maupun mekanisme operasional pabrik ke depannya.
“Kami tidak pernah diajak musyawarah atau sosialisasi. Tiba-tiba pembangunan sudah berjalan,” ungkap salah satu warga Desa Sungai Palah yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menilai bahwa pemerintah desa, khususnya Kepala Desa Sungai Palah, mengetahui secara detail proses dan mekanisme pembangunan pabrik tersebut. Namun, di mata masyarakat, pihak desa terkesan kurang terbuka dalam menyampaikan informasi.
“Atas informasi yang kami dapat, kades seolah tertutup. Kami jadi bertanya-tanya ada apa sebenarnya,” tambah warga lainnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, warga dari Desa Sungai Palah, Desa Sagu, Desa Galing, dan Desa Sijang dijadwalkan akan mendatangi Kantor Desa Sungai Palah besok Rabu, 8 April 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.
Kedatangan tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan langsung dari pihak desa terkait pembangunan pabrik kelapa sawit di Bukit Sepeleng.
Adapun beberapa hal yang akan dipertanyakan oleh warga, di antaranya:
Apa dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat dengan adanya pembangunan pabrik tersebut.
Apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sungai Palah maupun desa-desa tetangga di Kecamatan Galing.
Apakah sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara pihak perusahaan dengan Desa Sungai Palah.
Menanggapi keluhan tersebut, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Sungai Palah melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Warga berharap adanya keterbukaan informasi dari pihak terkait serta dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah daerah turut turun tangan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan melibatkan masyarakat setempat.
Red
