Sunardi Soroti Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan di Sambas: Perusahaan Wajib Lindungi Hak Pekerja

oleh -514 Dilihat
banner 468x60

Sambas–CektaIndonesia.com

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Kabupaten Sambas menjadi perhatian serius. Seluruh perusahaan, yayasan pendidikan, perhotelan, badan usaha, hingga pelaku usaha lainnya diharapkan memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

banner 336x280

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas, Sunardi, menegaskan bahwa perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap hak dan kesejahteraan tenaga kerja, (15/11/2026).

Menurutnya, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun risiko sosial lainnya sesuai ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan.

“Jangan sampai perusahaan menikmati hasil kerja para pekerjanya, tetapi mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Keselamatan dan masa depan pekerja harus menjadi perhatian bersama,” tegas Sunardi.

Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sambas bersama instansi pemerintah terkait lebih aktif melakukan sosialisasi, pendataan, pengawasan, serta pembinaan terhadap perusahaan dan badan usaha yang belum memenuhi kewajiban kepesertaan.

Sunardi juga mendorong agar dilakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan, termasuk yayasan pendidikan, perusahaan perkebunan, perhotelan, koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan pelaku usaha lainnya.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya sebatas memberikan imbauan. Apabila ditemukan perusahaan yang tidak patuh, perlu dilakukan pembinaan dan penegakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara hukum, kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sementara itu, ketentuan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban kepesertaan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, dalam kondisi tertentu, ketidakpatuhan dapat berdampak pada pembatasan pelayanan publik tertentu.

Sunardi menilai, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting, khususnya bagi pekerja sektor informal, buruh perkebunan, pekerja bangunan, tenaga honorer, pekerja usaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan sehari-hari.

“Jangan menunggu pekerja mengalami kecelakaan atau musibah baru memikirkan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan harus disiapkan sejak awal, bukan setelah persoalan terjadi,” ujarnya.

Ia juga mengajak pemerintah daerah, pengusaha, organisasi pekerja, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari perlindungan dan keadilan sosial.

Sunardi berharap Kabupaten Sambas dapat menjadi daerah yang semakin peduli terhadap perlindungan tenaga kerja, sehingga tidak ada pekerja yang kehilangan hak atas perlindungan sosial hanya karena kelalaian atau ketidakpatuhan pemberi kerja.

“Perusahaan boleh mengejar keuntungan, tetapi jangan mengorbankan hak dan keselamatan pekerja. Pekerja harus dilindungi, karena mereka merupakan bagian penting dari keberlangsungan usaha dan pembangunan daerah,” tutupnya.

Red

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.