SAMBAS – Cektaindonesia.com
Viralnya video excavator melintas langsung di atas badan jalan beraspal di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, memunculkan sorotan terhadap tanggung jawab pelaksana proyek dan perlindungan fasilitas umum, Kamis (19/11/2026)
Menindaklanjuti video tersebut, awak media turun langsung ke lapangan. Hasilnya, ditemukan sejumlah kerusakan pada ruas jalan berstatus jalan kabupaten yang diketahui baru selesai diperbaiki. Di beberapa titik, lapisan aspal tampak mengalami cekungan menyerupai bekas tekanan trek besi excavator, bahkan ditemukan bagian permukaan aspal yang retak.
Warga sekitar membenarkan bahwa pada malam sebelumnya terdapat excavator yang melintas langsung di atas badan jalan tersebut.
Penelusuran dilanjutkan dengan mengikuti arah pergerakan alat berat dari Desa Sungai Baru. Setelah menempuh kurang lebih tiga kilometer, awak media menemukan satu unit excavator sedang melakukan pekerjaan normalisasi sungai di Desa Sengawang.
Ironisnya, di lokasi pekerjaan tidak ditemukan papan informasi atau plang proyek yang menjelaskan identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak maupun kontraktor pelaksana. Berdasarkan informasi warga, pekerjaan tersebut diduga merupakan proyek Pemerintah Kabupaten Sambas.
Seorang warga pengguna jalan yang enggan disebutkan namanya menyayangkan penggunaan jalan aspal sebagai jalur lintasan alat berat.
“Kurang lebih dua sampai tiga kilometer excavator itu berjalan di atas aspal. Kami berharap pemilik dan operator bertanggung jawab serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan alasan alat berat tidak dimobilisasi menggunakan kendaraan pengangkut khusus.
“Kalau proyek pemerintah biasanya sudah ada anggaran mobilisasi alat berat. Jangan sampai kontraktor mengejar keuntungan besar, tetapi fasilitas umum dikorbankan. Kalau terbukti merusak, jangan dibayarkan biaya mobilisasinya sebelum persoalan ini diselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Samiat, S.T., M.T., Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sambas, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA), saat dikonfirmasi awak media hingga pemberitaan ini disusun belum memberikan tanggapan.
Kasus ini menjadi ujian bagi pengawasan proyek pemerintah. Dinas terkait perlu membuka informasi pekerjaan normalisasi tersebut sekaligus menjelaskan mekanisme mobilisasi excavator dan tanggung jawab atas kerusakan jalan.
Apabila terbukti kerusakan terjadi akibat kelalaian mobilisasi, pihak yang bertanggung jawab harus diminta memulihkan kondisi jalan dan menanggung kerugian sesuai ketentuan hukum.
Pertanyaannya, apakah anggaran mobilisasi alat berat sudah tersedia, tetapi pelaksana justru memilih melintasi jalan kabupaten dan mengorbankan fasilitas publik?
Jangan sampai proyek yang dibiayai uang rakyat justru meninggalkan kerusakan yang akhirnya kembali membebani rakyat.
Rep RF







