Kalbar-cektaindonesia.com
PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, bukan sekadar bangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Ia merupakan wajah Indonesia, simbol kedaulatan, sekaligus representasi kehadiran negara di hadapan negara tetangga.
Karena itu, terhentinya pelayanan PLBN Aruk pascainsiden antara kelompok masyarakat dan petugas Bea Cukai harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,Selasa (10/11/2026)
Persoalannya tidak boleh hanya dilihat sebagai konflik antara masyarakat dan aparat. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memastikan keamanan, kepastian hukum, dan keberlangsungan pelayanan di gerbang perbatasannya sendiri.
Jangan sampai sebuah konflik lokal menimbulkan persepsi bahwa Indonesia tidak mampu memastikan keamanan dan keberlangsungan pelayanan di pintu gerbang negaranya sendiri.
Kita tentu menghormati proses hukum. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, baik oleh masyarakat maupun petugas, semuanya harus diperiksa secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Namun, penegakan hukum tidak boleh berujung pada ketidakpastian pelayanan publik yang berkepanjangan.
Kedaulatan negara bukan hanya ditunjukkan melalui bendera Merah Putih yang berkibar di perbatasan atau bangunan PLBN yang berdiri megah. Kedaulatan juga harus tercermin dari kemampuan negara menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan memastikan fungsi pelayanan tetap berjalan
Pertanyaannya, bagaimana Indonesia menjelaskan situasi ini kepada negara tetangga dan dunia internasional apabila pintu perbatasannya sendiri tidak memiliki kepastian pelayanan dan jaminan keamanan?
Penulis RF
