CektaIndonesia.com
Persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sorotan. Mantan Ketua DPD RI sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO), menyampaikan pandangannya mengenai anggaran daerah, dana bagi hasil hingga penanganan bencana alam.
Pernyataan tersebut disampaikan OSO dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 11 September 2026 dengan tema “Anggaran Dipangkas, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Memanas.”
Dalam kesempatan tersebut, OSO mengikuti acara secara daring dari Singapura, di tengah dirinya yang sedang menjalani pengobatan. Meskipun tidak hadir secara langsung di studio, OSO tetap menyampaikan pandangannya mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan daerah.
Pernyataan OSO tersebut kemudian dipublikasikan melalui OSO TV Channel di platform TikTok.
Hubungan Pusat dan Daerah Harus Dijaga
OSO menilai persoalan anggaran daerah perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, apabila anggaran yang menjadi hak daerah tidak terpenuhi sesuai ketentuan, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap pembangunan dan kegiatan masyarakat di daerah.
Ia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak membuat daerah merasa kecewa, karena hubungan pusat dan daerah merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Jangan kecewakan daerah,” tegas OSO dalam tayangan tersebut.
Menurutnya, konstitusi harus menjadi dasar utama dalam menjaga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sebagai pedoman dan dasar bagi kehidupan bernegara adalah konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945,” ujar OSO.
Ia kemudian menyinggung Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan daerah.
OSO menilai keberadaan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pemerintahan pusat merupakan satu kesatuan dengan daerah. Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada negara kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Anggaran Daerah Harus Dipenuhi
OSO juga menyoroti persoalan anggaran daerah yang telah ditetapkan dalam APBN.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan anggaran yang menjadi hak daerah dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebab, apabila anggaran tersebut tidak terpenuhi, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pemerintah pusat segera memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan Undang-Undang APBN. Dengan demikian, jangan sampai turun kepercayaan daerah kepada pusat,” tegasnya.
Ia juga meminta perhatian terhadap Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut OSO, keterbatasan sumber pendapatan daerah membuat pembagian dana bagi hasil secara proporsional menjadi hal yang penting.
“Karena sumber dana di daerah terbatas, maka perlu dipikirkan agar uang bagi hasil dipastikan dibagikan ke daerah dengan jumlah yang proporsional,” ujarnya.
Anggaran Bencana Harus Menjadi Prioritas
Selain persoalan anggaran daerah, OSO memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana alam.
Ia meminta anggaran bencana menjadi prioritas bagi kementerian dan lembaga pemerintah serta tersedia secara standby, sehingga dapat segera digunakan ketika masyarakat mengalami musibah.
“Anggaran bencana alam harus dijadikan prioritas di seluruh kementerian dan lembaga. Tidak boleh ditunda-tunda,” katanya.
OSO juga meminta Presiden bersikap tegas kepada para pembantunya agar penanganan bencana tidak mengalami keterlambatan.
“Presiden harus tegas kepada pembantu-pembantunya. Jangan sampai masyarakat yang sudah mengalami musibah justru kecewa kepada pemerintah pusat karena bantuan terlambat,” ujarnya.
Menurut OSO, pemerintah membutuhkan mekanisme penanganan bencana yang lebih cepat dan responsif. Ia bahkan mengusulkan adanya program bencana nasional, sehingga ketika suatu daerah mengalami bencana, daerah lainnya dapat ikut memberikan bantuan.
“Apabila satu daerah kena bencana, maka daerah lain juga ikut membantu sebagai bentuk toleransi sesama anak daerah dan anak bangsa,” ungkapnya.
Dari Singapura, OSO Tegaskan Komitmen untuk Daerah
Dalam tayangan tersebut, OSO juga menyampaikan bahwa dirinya menerima berbagai aspirasi dan keluhan dari daerah.
Meski sedang berada di Singapura untuk menjalani pengobatan dan mengikuti acara ILC secara daring, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap kepentingan daerah tetap menjadi bagian dari perjuangannya.
OSO menyampaikan permohonan maaf karena kondisi dirinya membuat penyampaian dalam acara tersebut mungkin tidak sebaik biasanya.
“Maaf, bahasa saya kurang begitu baik karena saya masih dalam masa pengobatan di Singapura. Tapi untuk daerah, saya akan bersama kalian,” ujar OSO.
Pernyataan tersebut menegaskan pesan OSO bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu dibangun atas dasar keadilan, kepatuhan terhadap konstitusi, pembagian anggaran yang proporsional, serta kecepatan dalam merespons kebutuhan masyarakat dan daerah.
Sumber: OSO TV Channel
