Jakarta–CektaIndonesia.com
Presiden Prabowo Subianto mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski program tersebut saat ini disebut telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat pidato dalam rapat paripurna DPR pada Rabu pagi 20 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur penyelenggara di berbagai daerah.
Presiden menyebut pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai tidak sesuai standar pelaksanaan. Ia juga meminta seluruh pihak, mulai dari pejabat pemerintah, anggota DPR, hingga kepala daerah untuk ikut melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR serta bupati di daerah untuk memeriksa seluruh dapur. Jika ada yang tidak sesuai, segera laporkan dan akan ditindak,” ujar Presiden.
Di tengah pelaksanaan program yang terus berjalan, pendanaan MBG kini turut menjadi sorotan setelah memasuki proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Perkara tersebut terdaftar dalam Nomor 40 dengan pemohon Rizka Anung Andita yang meminta agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen tidak digunakan untuk pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam persidangan, ahli dari pihak pemohon, Ubaid Matraji, menyampaikan bahwa penggunaan dana pendidikan untuk MBG dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap sektor pendidikan, mulai dari berkurangnya dana transfer ke daerah, tertundanya perbaikan sekolah, hingga persoalan kesejahteraan guru.
Menurutnya, apabila porsi anggaran pendidikan digunakan untuk mendukung MBG, maka kebutuhan lain di sektor pendidikan berisiko mengalami keterbatasan pendanaan. Ia menyoroti persoalan fasilitas pendidikan yang masih memerlukan perhatian, termasuk sekolah rusak serta kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Sementara itu, sidang uji materi terkait pendanaan MBG masih berlanjut. MK dijadwalkan kembali menggelar sidang lanjutan pada 15 Juni mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah.
Perkembangan perkara ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang saat ini terus dijalankan pemerintah.
Red
