MUSMULYADI TEGASKAN HAK ATAS TANAH 9.360 M², KUASA HUKUM LIPI, S.H.: PUTUSAN PENGADILAN HARUS DIHORMATI

oleh -493 Dilihat
banner 468x60

SAMBAS – cektaindonesia.com

 

banner 336x280

Pengumuman resmi mengenai kepemilikan tanah seluas 9.360 meter persegi dipasang di lokasi lahan Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Selasa (17/11/2026).
Pengumuman tersebut menegaskan posisi Musmulyadi sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan.
Dalam spanduk yang dipasang di lokasi, tercantum Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pdt.G/2026/PN Sambas tertanggal 28 Agustus 2026 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/Pdt.G/2026/PT PTK tertanggal 3 November 2026.
Melalui pengumuman tersebut, pihak Musmulyadi memberikan peringatan agar tidak ada pihak yang memasuki, menguasai, mengelola, memanfaatkan, maupun memperjualbelikan tanah tanpa izin. Apabila terjadi tindakan yang dianggap melanggar hak kepemilikan, penyelesaian akan ditempuh melalui jalur hukum.
Lipi, S.H., selaku kuasa hukum Musmulyadi sebagai penggugat, menegaskan bahwa pemasangan pengumuman tersebut merupakan bentuk pemberitahuan terbuka kepada masyarakat mengenai status dan dasar hukum yang menjadi landasan klaim kliennya.
Menurutnya, putusan pengadilan tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka. Setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek tanah harus menghormati proses peradilan dan menggunakan mekanisme hukum apabila masih terdapat keberatan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada tindakan penguasaan, pemanfaatan, ataupun transaksi sepihak yang justru berpotensi melahirkan persoalan hukum baru.
“Prinsipnya, setiap persoalan pertanahan harus diselesaikan berdasarkan hukum, bukan dengan tindakan sepihak. Kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan harus menjadi perhatian semua pihak,” demikian penegasan yang menjadi landasan sikap hukum pihak penggugat.
Lipi menilai, masyarakat juga perlu berhati-hati sebelum melakukan transaksi atau aktivitas di atas lahan tersebut. Pemeriksaan dokumen dan status hukum objek tanah menjadi langkah penting untuk menghindari kerugian di kemudian hari.
Pemasangan pengumuman ini sekaligus menjadi pesan bahwa persoalan kepemilikan tanah harus disikapi secara serius. Hukum harus menjadi panglima, bukan kekuatan penguasaan fisik di lapangan.

Rep   Rizal farizal

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.