Mempawah-CektaIndonesia.com
Kebijakan penertiban tempat usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah menuai keberatan dari salah seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berinisial RZ. Ia mempertanyakan keadilan dalam penerapan kebijakan tersebut yang dinilainya terkesan tebang pilih terhadap para pedagang.(18/11/2026)
RZ mengungkapkan kekecewaannya karena tempat usaha yang mereka tempati disebut berada di atas lahan milik pribadi yang disewa, bukan lahan milik pemerintah daerah. Aktivitas perdagangan juga dilakukan di dalam bangunan kios dan bukan dengan menggunakan badan jalan.
Menurutnya, para pedagang telah berusaha secara mandiri dengan modal sendiri untuk mempertahankan mata pencaharian. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut.
“Kami tidak bermaksud menjatuhkan pedagang lain, karena kami semua UMKM. Tetapi yang saya sesalkan adalah tindakan tebang pilih yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Mempawah,” ungkap RZ.
Ia menjelaskan, apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan perizinan bangunan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hal tersebut seharusnya dijelaskan secara terbuka.
RZ menyebut pemilik kios masih memegang IMB lama yang belum diperbarui dan menurut keterangannya mengalami kendala untuk melakukan pembaruan dokumen tersebut.
Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan administrasi perizinan tersebut harus berujung pada ancaman penutupan tempat usaha tanpa adanya penyelesaian yang dianggap adil bagi para pedagang.
Pertanyakan Alasan Penertiban dan Kondisi Jalan
Selain persoalan perizinan, RZ juga membantah anggapan bahwa keberadaan kios mengganggu badan jalan.
Menurut pengakuannya, selama mereka berjualan, akses jalan pertama menuju kawasan pasar sayur justru lebih tertata dan tidak lagi dipenuhi parkir kendaraan secara sembarangan.
Sebaliknya, ia menilai penutupan kios berpotensi membuat kawasan tersebut kembali dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan yang justru dapat memicu kemacetan.
“Setahu saya, selama kami berjualan, jalan pertama yang masuk ke pasar sayur tertata dengan rapi dan tidak ada parkir sembarangan lagi. Sementara jika toko ditutup, justru bisa menjadi tempat parkir yang membuat jalan macet,” ujarnya.
RZ juga mempertanyakan konsistensi Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha lain yang menurut pengamatannya menggunakan lahan pemerintah daerah.
Ia bahkan mempertanyakan apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap pedagang yang membayar retribusi.
“Apakah karena membayar uang retribusi sehingga tidak ditertibkan? Kalau memang harus membayar, kami juga siap membayar. Yang kami minta adalah keadilan. Jangan sampai aturan hanya diberlakukan kepada sebagian pedagang,” tegasnya.
Sudah Audiensi dengan Komisi I DPRD, Namun Mengaku Tetap Diminta Tutup
RZ mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan kepada Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah. Pihaknya mengaku sudah mengikuti audiensi dan saat ini masih menunggu panggilan untuk proses pembahasan selanjutnya.
Namun, menurut RZ, pemerintah daerah tetap meminta agar tempat usaha mereka ditutup dalam jangka waktu satu bulan, meskipun persoalan tersebut telah dibawa ke DPRD.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi RZ mengenai ruang pengaduan dan perlindungan masyarakat ketika menghadapi kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka.
“Kalau kami masyarakat tidak bisa melaporkan persoalan kepada DPRD dan meminta perlindungan, lalu kepada siapa lagi kami harus mengadu? Untuk apa kami memberikan hak suara jika keluhan masyarakat tidak dipertimbangkan, bahkan tidak didengar?” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ia menegaskan bahwa masyarakat kecil juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami ini masyarakat yang berjualan mandiri, mencari modal sendiri, bukan dimodali pemerintah daerah. Ingat, kalian yang diberikan jabatan jangan menggunakan kewenangan semena-mena. Di atas aturan ada yang namanya hati nurani,” tegas RZ.
Minta Satpol PP Tidak Tebang Pilih dalam Menegakkan Aturan
RZ berharap pemerintah daerah Kabupaten Mempawah tidak hanya mengedepankan kewenangan penertiban, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan dialami para pelaku UMKM.
Ia meminta agar dasar hukum penertiban dijelaskan secara transparan, termasuk status lahan, persoalan perizinan, serta alasan konkret yang menjadi dasar permintaan penutupan kios.
Menurutnya, apabila memang terdapat pelanggaran, pemerintah harus menunjukkan aturan yang menjadi dasar tindakan tersebut sekaligus memberikan ruang penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta agar penertiban dilakukan secara konsisten terhadap seluruh aktivitas usaha yang berada dalam kondisi dan kategori pelanggaran yang sama.
“Kalau memang kami salah, tunjukkan aturan dan dasar hukumnya. Kami siap mengikuti ketentuan yang berlaku. Tetapi jangan sampai ada kesan aturan hanya tajam kepada sebagian pedagang,” tambahnya.
Menunggu Klarifikasi Pemerintah Kabupaten Mempawah
Hingga berita ini diterbitkan, pernyataan tersebut masih merupakan keterangan dari warga berinisial RZ. Redaksi CektaIndonesia.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Satpol PP Kabupaten Mempawah maupun Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai dasar kebijakan penertiban tersebut.
Redaksi juga mendorong Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah agar menindaklanjuti aspirasi warga sehingga persoalan ini memperoleh kejelasan dan tidak berlarut-larut.
Penegakan aturan merupakan kewenangan pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus transparan, konsisten, tidak diskriminatif, serta tetap mempertimbangkan hak masyarakat dalam mencari nafkah.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan aturan yang ditegakkan, tetapi juga keadilan dalam penerapannya.
“Di atas aturan ada yang namanya hati nurani. Sudah digunakan belum?”
Red



