Kalimantan Barat-CektaIndonesia.com
Program pelayanan gizi semestinya menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun ironisnya, di balik dapur publik yang setiap hari memproduksi ribuan porsi makanan, muncul persoalan serius yang justru mengancam lingkungan dan kesehatan warga sekitar yaitu pengelolaan limbah cair yang diabaikan,Rabu (28/01/2026)
Investigasi di lapangan mengungkap adanya fasilitas pelayanan makanan berskala besar yang diduga membuang limbah dapur langsung ke saluran umum, tanpa melalui sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Limbah berwarna keruh, berbau menyengat, serta mengandung lemak tampak mengendap di drainase lingkungan. Kondisi ini bukan sekadar persoalan estetika, tetapi indikasi awal pencemaran lingkungan.
Sebagai fasilitas yang setiap hari mengolah bahan pangan dalam jumlah besar, dapur publik menghasilkan limbah cair yang mengandung sisa makanan, minyak, lemak, serta bahan kimia pencuci. Regulasi telah secara tegas mengatur bahwa limbah jenis ini wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Negara bahkan telah menetapkan baku mutu air limbah domestik yang harus dipatuhi.
Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sistem IPAL yang seharusnya menjadi prasyarat operasional justru dipertanyakan keberadaannya dan standarisasi nya. Tidak ditemukan ada informasi uji kualitas air limbah, dan tidak terlihat mekanisme pengendalian dampak lingkungan. Ketika limbah dapur langsung mengalir ke selokan, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengabaian terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena menyangkut lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Setiap kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah sejatinya harus melalui proses persetujuan lingkungan, dilengkapi dengan dokumen pengelolaan dan pemantauan. Jika praktik pembuangan limbah tanpa pengolahan ini benar terjadi, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama mengkhawatirkan yaitu pengawasan tidak berjalan, atau pelanggaran dibiarkan.
Editorial ini tidak sedang mempersoalkan satu fasilitas semata. Ini adalah cermin masalah struktural dalam tata kelola program publik. Ketika orientasi hanya difokuskan pada penyerapan anggaran dan capaian kuantitatif, aspek keberlanjutan lingkungan sering kali diperlakukan sebagai formalitas belaka.
Padahal, hukum lingkungan hidup tidak mengenal kompromi atas alasan apa pun. Pembuangan limbah tanpa pengolahan berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pidana jika menimbulkan pencemaran. Negara telah menyediakan perangkat hukum yang jelas,yang dibutuhkan kini adalah keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur publik dan fasilitas pelayanan makanan. Inspeksi lapangan, pengambilan sampel limbah, serta keterbukaan hasil uji kualitas air harus dilakukan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui apakah program yang digadang-gadang menyehatkan justru meninggalkan jejak pencemaran di lingkungannya.
Jika dapur publik tak mampu mengelola limbahnya sendiri, maka ada yang keliru dalam perencanaan dan pengawasan. Makanan bergizi tidak boleh dibayar dengan lingkungan yang tercemar.
Penulis Rizalfarizal
