Sambas-CektaIndonesia.com
Persoalan distribusi Bio Solar bersubsidi di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Kepala Desa Seranggam, Rahmat, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum serius mengevaluasi kondisi kelangkaan, antrean panjang di SPBU, serta mahalnya harga Bio Solar di tingkat eceran atau pelansir.(6/10/2026)
Sorotan Rahmat semakin kuat setelah dirinya membandingkan kondisi yang ia lihat ketika berkunjung ke Pulau Jawa dengan situasi di Kalimantan Barat.
Menurut Rahmat, di sejumlah wilayah Pulau Jawa yang dikunjunginya, ketersediaan Bio Solar bersubsidi di SPBU menurut pengamatannya relatif lebih mudah diperoleh dan tidak terlihat antrean panjang seperti yang kerap ia lihat di Kalimantan Barat.
“Beberapa hari yang lalu saya sempat berkunjung ke Pulau Jawa. Banyak fenomena yang saya lihat, baik perbedaan pembangunan, sarana dan prasarana, bahkan kebutuhan publik, khususnya BBM bersubsidi jenis Bio Solar,” ujar Rahmat.
Ia juga mengaku tidak melihat kios yang menjual Bio Solar secara eceran di lokasi yang dikunjunginya di Pulau Jawa.
Berbeda dengan kondisi yang menurutnya dirasakan masyarakat di Kalimantan Barat. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan tingginya harga BBM ketika diperoleh melalui jalur eceran menjadi persoalan yang dinilai membebani masyarakat, khususnya para sopir yang menggunakan kendaraan untuk mencari nafkah.
Rahmat Minta Distribusi Bio Solar di Kalbar Ditelusuri
Rahmat menilai perbedaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Ia menduga kelangkaan Bio Solar di Kalimantan Barat perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat persoalan dalam rantai distribusinya.
Ia menyebut tingginya aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Kalimantan Barat membuat kebutuhan BBM cukup besar.
“Di Kalimantan Barat banyak perusahaan perkebunan sawit dan perusahaan tambang, baik yang legal maupun ilegal. Dari situ bisnis BBM bersubsidi menjadi sangat menggiurkan, apalagi perbedaan harga subsidi dan nonsubsidi cukup jauh,” katanya.
Rahmat menegaskan, dugaan penyimpangan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan. Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pengawasan di tingkat SPBU, tetapi juga menelusuri distribusi BBM hingga ke tingkat pengguna akhir.
Penegasan Kapolri: Jangan Membebacking Perbuatan Tidak Benar
Di tengah sorotan tersebut, pesan yang tercantum dalam materi visual yang beredar atas nama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga menekankan pentingnya menjaga integritas jajaran Polri.
Suyudi Ario Seto sendiri resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Pesan dalam gambar tersebut mengingatkan jajaran Polri agar tidak mendukung, membela, ataupun membiarkan perbuatan yang melanggar hukum dan aturan.
Penegasan tersebut menjadi relevan dengan harapan Rahmat agar aparat di daerah berani menindak apabila memang ditemukan penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Rahmat berharap semangat menjaga integritas tersebut juga diwujudkan dalam pengawasan terhadap distribusi Bio Solar bersubsidi di Kalimantan Barat.
“Kami sebagai rakyat berharap kepada pemerintah pusat dan daerah serta Bapak Kapolri yang baru untuk menertibkan permainan itu. Kami dan para sopir ingin bekerja dengan lancar dan tidak dibebani harga BBM bersubsidi yang sangat mahal di tingkat kios atau pelansir,” tegasnya.
Usulan: Kuota Ditambah, Pengawasan Diperketat
Selain meminta penertiban, Rahmat mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kembali kuota Bio Solar bersubsidi di setiap SPBU di Kalimantan Barat.
Menurutnya, penambahan kuota dapat menjadi salah satu solusi apabila memang kebutuhan masyarakat di suatu wilayah lebih tinggi. Namun, penambahan kuota harus dibarengi pengawasan ketat agar tidak membuka ruang penyalahgunaan.
“Kalau hal ini terus dibiarkan, bukan saja rakyat sebagai konsumen yang rugi, tetapi negara juga ikut dirugikan,” ujarnya.
Rahmat menilai persoalan Bio Solar bersubsidi di Kalimantan Barat tidak semata-mata persoalan antrean di SPBU. Menurutnya, pemerintah perlu melihat keseluruhan mata rantai distribusi, mulai dari penetapan kuota, penyaluran, pengawasan hingga harga yang akhirnya dibayar masyarakat.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum: apakah persoalan antrean dan mahalnya Bio Solar di tingkat eceran hanya persoalan pasokan, atau terdapat persoalan lain dalam distribusinya? Jawabannya membutuhkan pengawasan dan pemeriksaan yang transparan.
Red
