Sambas–CektaIndonesia.com
Krisis bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar subsidi di Kabupaten Sambas kian memprihatinkan. Tidak hanya berdampak pada kelangkaan, kondisi ini juga diduga kuat dimanfaatkan oleh oknum tertentu, sehingga merugikan masyarakat kecil, khususnya petani. (5/5/2026)
Sebelumnya, persoalan serupa juga telah dikeluhkan oleh nelayan di wilayah Paloh. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan solar bersubsidi, sementara harga di tingkat pengecer melonjak tinggi dan tidak lagi terjangkau. Kini, keluhan yang sama datang dari sektor pertanian.
Rahmat, Kepala Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi.
“Banyak oknum yang mengantri di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi, lalu menjual kembali ke kendaraan perkebunan, tambang, hingga alat berat. Akibatnya, harga di pengecer sekarang hampir Rp20.000 per liter,” ungkap Rahmat.
Ia menegaskan, dampak dari kondisi tersebut sangat dirasakan oleh petani. Alat mesin pertanian seperti komben, traktor, hingga mesin pompa air, yang merupakan bantuan pemerintah, tidak dapat beroperasi secara maksimal karena sulitnya mendapatkan BBM subsidi.
“Alat-alat itu punya hak menggunakan BBM subsidi. Tapi karena sulit didapat, banyak yang akhirnya parkir. Petani tidak terlayani saat panen, bahkan ada yang terancam merugi,” jelasnya.
Menurut Rahmat, operator alat pertanian terpaksa mencari BBM ke berbagai tempat dengan harga tinggi. Jika tidak mampu bersaing membeli, maka alat tersebut tidak dapat digunakan.
“Kalau tidak berani beli mahal, tidak bisa jalan. Sementara BBM itu sudah lebih dulu dibeli oleh pihak-pihak yang punya kemampuan membeli dalam jumlah besar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang dinilai terlalu jauh, sehingga membuka celah bagi praktik penyalahgunaan di lapangan.
“Kami paham kebijakan pemerintah menaikkan BBM non-subsidi untuk mengurangi beban APBN, saya pribadi setuju. Tapi kalau selisihnya terlalu jauh, ini jadi ruang permainan. Yang dirugikan tetap masyarakat kecil,” ujarnya.
Rahmat menambahkan, kondisi ini semakin terasa di musim kemarau. Banyak mesin pompa air yang seharusnya digunakan untuk mengairi sawah tidak dapat beroperasi akibat kelangkaan BBM subsidi dan tingginya harga di tingkat pengecer.
“Bantuan alat dari pemerintah jadi tidak maksimal. Harusnya meningkatkan produktivitas, tapi sekarang justru terhambat karena tidak ada bahan bakar,” katanya.
Ia pun mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop), untuk segera mengambil langkah konkret terkait pengaturan dan kuota BBM subsidi bagi petani.
“Kami minta ada tindakan nyata. Jangan sampai ini dibiarkan. Petani butuh kepastian, bukan sekadar kebijakan,” tegas Rahmat.
Sementara itu, hasil penelusuran awak media ke Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas justru menimbulkan tanda tanya terkait transparansi data.
Saat dikonfirmasi mengenai data rekomendasi petani penerima BBM subsidi, pihak dinas belum dapat menunjukkan data tersebut secara langsung.
Seorang pegawai berinisial WL menyampaikan bahwa data tersebut telah terintegrasi dalam satu sistem aplikasi untuk seluruh Kabupaten Sambas. Namun saat diminta membuka data tersebut, yang bersangkutan mengaku belum dapat mengaksesnya.
“Datanya ada di aplikasi dan sudah terintegrasi seluruh kabupaten. Tapi saat ini saya belum bisa membukanya karena ada pekerjaan lain. Nanti akan saya coba buka kalau ada waktu,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kesiapan data dan pengawasan distribusi BBM subsidi di daerah. Jika data penerima saja tidak dapat diakses saat dibutuhkan, maka pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi patut dipertanyakan.
Dengan keluhan yang kini datang dari dua sektor strategis, nelayan dan petani, situasi ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas dalam tata kelola distribusi BBM subsidi di Kabupaten Sambas.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam. Tanpa langkah tegas dan pengawasan yang ketat, kelangkaan biosolar dan tingginya harga di tingkat pengecer akan terus berulang, dan kembali, petani serta nelayan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Red
