Sambas-CektaIndonesia.com
Keberadaan Jembatan Kabak atau yang dikenal masyarakat sebagai Jembatan Makpanji di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kini menjadi sorotan. Kondisi bangunan yang disebut telah lama terbengkalai tanpa kelanjutan pembangunan yang jelas memunculkan pertanyaan mengenai riwayat proyek, sumber anggaran, serta manfaatnya bagi masyarakat. (10/10/2026)
Jembatan yang semestinya menjadi bagian dari infrastruktur penunjang akses warga itu dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari instansi terkait. Terlebih, keberadaan bangunan tanpa akses jalan penghubung yang memadai menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan.
Untuk memastikan fakta di balik kondisi tersebut, penelusuran informasi publik menjadi langkah penting. Jurnalis berencana mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sambas guna memperoleh data resmi mengenai pembangunan Jembatan Makpanji.
Tahun Pembangunan dan Sumber Anggaran Perlu Diperjelas
Sejumlah informasi penting perlu ditelusuri, mulai dari tahun pertama pembangunan, nama paket pekerjaan, instansi yang bertanggung jawab, hingga sumber pembiayaan proyek.
Data yang diminta juga mencakup nilai pagu anggaran, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai kontrak, realisasi pembayaran, nama kontraktor pelaksana, serta laporan progres pekerjaan apabila dokumen tersebut tersedia.
Penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah proyek tersebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Sambas, APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBN, atau sumber pendanaan lainnya.
Hingga data resmi diperoleh, nilai anggaran dan tahun pembangunan
Jembatan Makpanji belum dapat dipastikan. Karena itu, informasi mengenai proyek tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen pengadaan dan keterangan instansi yang berwenang.
PPID dan Dinas PUPR Diharapkan Memberikan Penjelasan
PPID Kabupaten Sambas dapat menjadi jalur permohonan informasi publik untuk menelusuri dokumen yang dikuasai pemerintah daerah. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sambas perlu dimintai klarifikasi apabila proyek tersebut berada dalam kewenangannya.
Keterangan resmi diperlukan untuk menjelaskan status terakhir pembangunan, kendala yang dihadapi, serta apakah terdapat rencana penyelesaian atau pemanfaatan jembatan tersebut.
Permohonan informasi ini bertujuan memperoleh fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan untuk mendahului kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi bangunan.
Transparansi Anggaran Menjadi Kepentingan Publik
Jembatan Makpanji menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan kepastian mengenai fungsi dan kelanjutan infrastruktur tersebut.
Apabila pembangunan belum tuntas, penjelasan mengenai penyebabnya penting agar warga mengetahui langkah yang akan ditempuh pemerintah.
Keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Informasi mengenai nilai proyek, progres pekerjaan, serta realisasi pembayaran dapat membantu masyarakat memahami bagaimana anggaran publik digunakan.
Jurnalis juga akan berupaya meminta klarifikasi dari instansi terkait agar pemberitaan mengenai Jembatan Makpanji disajikan secara berimbang berdasarkan fakta dan dokumen resmi.
Masyarakat berharap pemerintah memberikan penjelasan yang jelas mengenai riwayat pembangunan, sumber anggaran, serta rencana ke depan. Dengan demikian, Jembatan Makpanji tidak terus menyisakan tanda tanya dan keberadaannya dapat memperoleh kejelasan manfaat bagi masyarakat
Red
