Sambas-CektaIndonesia.com
Proyek jembatan bailey tahun 2025 di Desa Ramayadi, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas dengan pagu anggaran sekitar Rp4 miliar kembali menuai sorotan tajam. Keretakan pada bagian konstruksi serta kejanggalan informasi proyek dinilai tidak bisa dianggap sepele.(26/04/2026).
Pihak pelaksana proyek sebelumnya menyampaikan bahwa ini masih masa pemeliharaan , keretakan yang terlihat bukan terjadi pada struktur utama jembatan, melainkan pada bagian oprit. Pernyataan tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi oleh awak media.
“Retak itu di oprit, bukan di abutment. Secara teknis tidak ada masalah,” ujarnya.
Namun penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga Desa Ramayadi meminta penjelasan yang lebih terbuka terkait istilah teknis yang digunakan.
“Kami ini masyarakat awam. Ketika dibilang itu oprit, kami ingin tahu oprit itu apa. Kalau abutment itu apa,” ungkap salah satu warga inisial RD.
Secara teknis, oprit merupakan timbunan atau jalan penghubung menuju jembatan, sementara abutment adalah struktur beton utama di ujung jembatan yang berfungsi menopang beban sekaligus menahan tekanan tanah.
Sorotan juga tertuju pada papan plang proyek di lokasi. Dalam papan tersebut tercantum pekerjaan peningkatan jalan kabupaten paket 2 dengan titik Matang Terap, Kalang Bau, Sempadian, dan Sari Makmur, dengan pagu anggaran lebih dari Rp10 miliar serta pelaksana CV Hijrah.
Namun tidak ada item spesifik terkait pembangunan jembatan, meskipun di lapangan terdapat jembatan bailey dengan panjang sekitar 20 meter lebih yang disebut menggunakan anggaran sekitar Rp4 miliar.
Kondisi ini sebelumnya juga telah diberitakan oleh beberapa media online, bahkan sebelum peresmian, ketika keretakan pada dinding beton 4 sisi yang terhubung dengan abutment sudah terlihat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Laskar Anti Korupsi Sarewigading Republik Indonesia DPW Kalimantan Barat, Revie Achary SJ, dengan tegas meminta pihak terkait tidak menutup-nutupi persoalan yang ada.
“Jangan anggap remeh keretakan itu. Ini proyek miliaran rupiah, bukan proyek kecil. Kalau dari awal sudah muncul kerusakan, itu alarm keras bahwa ada yang harus dievaluasi serius. Jangan hanya ditutup plester seolah-olah selesai,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik.
“Ini uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima hasil yang tidak layak pakai,” tambahnya.
Senada, Ketua Lidik DPW Kalbar, Turyadi, menilai penjelasan bahwa keretakan hanya terjadi di oprit harus diuji secara teknis, bukan sekadar klaim.
“Kalau retaknya memanjang dari bawah sampai ke atas pada beton, itu tidak bisa dianggap ringan. Harus dibuktikan secara teknis, apakah benar hanya oprit atau sudah masuk ke abutment. Kalau sampai menyentuh struktur utama, ini serius,” tegasnya.
Ia juga mengkritik langkah penanganan yang dinilai tidak menyentuh akar masalah.
“Kalau hanya diplester tanpa kajian teknis yang jelas, itu bukan solusi. Itu hanya menutup masalah, bukan menyelesaikan,” ujarnya.
Perwakilan LAKSRI, Rudi Kurniawan, CFLE, menambahkan bahwa persoalan ini tidak hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Proyek Rp4 miliar bukan angka kecil. Kalau sejak awal sudah ada keretakan dan kejanggalan di papan plang proyek, maka ini wajib diaudit secara terbuka. Jangan sampai publik menduga-duga ada yang tidak beres,” katanya.
Ia juga menegaskan perlunya pengawasan dari pihak berwenang.
“Kalau perlu, libatkan audit independen. Ini untuk memastikan kualitas pekerjaan benar-benar sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,” tegas Rudi.
Di sisi lain, suara masyarakat Ramayadi juga menyatakan . Warga mengaku resah dan meminta penjelasan yang jujur serta jaminan keamanan jembatan.
“Kami tidak butuh istilah teknis yang membingungkan. Kami hanya ingin tahu, jembatan ini aman atau tidak? Kalau retak dari bawah sampai atas, wajar kami khawatir,” ungkap salah satu warga lainnya inisial KT
Warga juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi proyek kepada publik.
“Kalau ini pakai uang rakyat, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kami yang akan pakai jembatan ini setiap hari, jadi kami berhak tahu kondisinya,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Samiat, saat ditemui awak media di ruang kerjanya beberapa hari lalu menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hal tersebut sudah ditangani oleh BPK,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ketua LAKSRI Kalbar, Revie Achary SJ, kembali menegaskan sikapnya sebagai warga daerah tersebut.
“Saya warga Matang Suri Jawai. Saya tidak mau jembatan Rp4 miliar ini hanya bagus di awal tapi cepat rusak. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Harus kuat, harus tahan lama, dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
Dengan berbagai sorotan yang muncul, warga Ramayadi khususny sebagai penerima manfaat kini menunggu langkah nyata dan penjelasan terbuka dari pihak terkait untuk memastikan proyek tersebut benar-benar aman dan layak digunakan dalam jangka panjang.
Red/Tim
