Singkawang – Walikota Singkawang Tjhai Chui Me menjadi sorotan, lantaran upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media diabaikan bahkan upaya tersebut diabaikan.
Walikota Singkawang Periode 2025-20230 tersebut hanya menjawab pertanyaan dari beberapa media online saja, saat dikonfirmasi via telepon atau chat.
Menanggapi hal tersebut Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh seorang figur pemimpin Singkawang.
Ketua FPII Kalbar melalui Sekretaris Mukhlis, mengatakan bahwa banyak awak media mengeluh apabila ingin melakukan konfirmasi untuk melengkapi sebuah pemberitaan, bahkan tidak direspon.
“Awak media itu diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan informasi keterbukaan publik itu diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur prinsip keterbukaan informasi publik di Indonesia,” kata Muklis kepada awak media, Senin pagi (5/05/2025).
Muklis menyampaikan bahwa jika seorang pemimpin tidak ada keterbukaan informasi kepada masyarakat atau publik maka itu berlawanan dengan Undang-undang Pers.
“Apalagi Walikota itu adalah public figure yang harus mempunyai sifat transparansi kepada publik, ini awak media saja diabaikan apalagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Media LN juga sering mencoba mengkonfirmasi terkait beberapa permasalahan kepada Walikota ,Kapolres dan Kadis yang ada di Singkawang, namun jarang sekali di jawab/balas. Apalagi Walikota Singkawang sama sekali tidak pernah merespon atau dibalas saat awak media konfirmasi via Chat Wa.
“Saya juga mendapat informasi, menghubungi pejabat di Kota Singkawang ini sangat sulit apalagi untuk ditemui, seperti Kepala dinas, Kapolres dan pejabat lain nya,tapi kalau kepada beberapa media tertentu pemerintah kota Singkawang malah mengundang mereka,atau diberitahukan melalui WhatsApp bahwa ada sebuah kegiatan pejabat di suatu tempat,” jelasnya.
FPII Kalbar meminta kepada seluruh pemimpin atau Forkopimda Singkawang agar dapat memberikan keterbukaan informasi kepada publik, dengan tidak menutup diri saat awak media melakukan konfirmasi.
“Kami minta kepada seluruh pejabat jangan menutup diri terhadap awak media, jika ditemui atau dihubungi awak media saja susah, apalagi dihubungi masyarakat,” pungkasnya.
