SINGKAWANG – cektaindonesia.com
Kekesalan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, saat meninjau proyek pembangunan fasilitas penanganan sampah di TPA Wonosari, Jumat (13/11/2026), bukan sekadar menjadi tontonan publik. Peristiwa tersebut justru membuka pertanyaan yang jauh lebih mendasar: di mana fungsi pengawasan pemerintah selama proyek bernilai miliaran rupiah itu berjalan? senin 16/11/2026)
Proyek Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah TPA Wonosari memiliki pagu anggaran Rp17,5 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026. Namun, berdasarkan pemberitaan, progres pekerjaan baru mencapai 26 persen ketika waktu penyelesaian semakin mendekat.
Angka tersebut bukan persoalan kecil. Ini menyangkut uang rakyat, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kemampuan pemerintah daerah memastikan anggaran publik menghasilkan pekerjaan sesuai target.
Wali Kota boleh marah. Bahkan, marah dapat dipahami sebagai bentuk kekecewaan terhadap pekerjaan yang dinilai tidak sesuai harapan. Namun, kemarahan seorang kepala daerah tidak boleh menggantikan kewajiban untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Pertanyaan kritisnya adalah mengapa proyek bernilai Rp17,5 miliar baru mencapai 26 persen? Siapa yang selama ini mengawasi? Apa yang dikerjakan PPK, bagaimana laporan konsultan pengawas, dan sejauh mana dinas teknis menjalankan fungsi pengendalian kontrak?
Jangan sampai kontraktor menjadi satu-satunya pihak yang disorot, sementara tanggung jawab pengawasan internal pemerintah justru luput dari perhatian.
Dalam tata kelola proyek pemerintah, tanggung jawab tidak berhenti pada penyedia jasa. Ada PPK yang bertanggung jawab mengendalikan kontrak, konsultan pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan teknis, serta organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengendalian.
Jika sejak awal progres pekerjaan menunjukkan gejala keterlambatan, apakah sudah ada teguran tertulis? Apakah rapat evaluasi rutin dilaksanakan? Apakah deviasi pekerjaan sudah teridentifikasi dan ditindaklanjuti?
Jika semua mekanisme itu sudah berjalan, pemerintah perlu membukanya kepada publik. Jika belum, maka evaluasi tidak boleh hanya diarahkan kepada kontraktor.
Lebih jauh, pemerintah harus menjelaskan apakah keterlambatan disebabkan ketidakmampuan penyedia, persoalan teknis, hambatan administrasi, keterlambatan dukungan pemerintah, atau faktor lain yang dapat dibuktikan.
Konsekuensi hukum dan kontraktual harus diterapkan apabila ditemukan pelanggaran. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pun hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman berdasarkan emosi.
Jangan sampai kekesalan di depan kamera justru menjadi panggung untuk menutupi pertanyaan tentang kegagalan pengendalian proyek.
Tjhai Chui Mie perlu memahami bahwa jabatan wali kota bukan hanya memberikan kewenangan untuk menegur pihak ketiga. Jabatan itu juga membawa tanggung jawab politik dan administratif atas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk memastikan perangkat daerah bekerja secara profesional.
Publik tidak membutuhkan pertunjukan kekesalan. Publik membutuhkan penjelasan, keterbukaan dokumen, evaluasi yang objektif, dan tindakan nyata.
Apabila kontraktor lalai, tindak sesuai kontrak. Apabila pengawasan pemerintah lemah, evaluasi pejabat yang bertanggung jawab. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan anggaran atau pekerjaan, buka ruang pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Inilah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya.
Seorang wali kota tidak cukup hanya berani memarahi kontraktor di lapangan. Ia juga harus berani memastikan apakah orang-orang yang berada dalam rantai pengawasan pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan benar.
Sebab, ketika proyek pemerintah gagal mencapai target, yang harus diperiksa bukan hanya tangan pelaksana, tetapi juga mata pengawas dan kendali pemerintahan.
Singkawang membutuhkan pemimpin yang tegas, bukan sekadar pemimpin yang terlihat kesal dan marah. Ketegasan tanpa evaluasi adalah kegaduhan. Kekuasaan tanpa akuntabilitas adalah persoalan tata kelola.
Jangan jadikan emosi sebagai ukuran keberhasilan kepemimpinan. Sebab, uang yang dipertaruhkan adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat maupun kontraktor.
Aturan harus menjadi panglima. Akuntabilitas harus berlaku untuk semua. Dan seorang pemimpin harus berani memulai evaluasi dari rumah pemerintahannya sendiri.
Penulis: Rizal farizal








