DIDUGA TEBANG PILIH, PENERTIBAN KIOS DI MEMPAWAH DISOROT: PEMDA JANGAN MATIKAN MATA PENCAHARIAN UMKM

oleh -255 Dilihat
banner 468x60

MEMPAWAH –cektaindonesia.com

Kebijakan penertiban kios usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah menuai keberatan dari pelaku UMKM. Reza Sefty Nadia mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan. Ia menilai penertiban terkesan tebang pilih dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat kecil,Rabu (18/11/2026)

banner 336x280

Reza menjelaskan, kios tempat mereka berjualan berdiri di atas lahan milik pribadi yang disewa, bukan tanah pemerintah. Aktivitas perdagangan pun berlangsung di dalam kios dan tidak menggunakan badan jalan.

Namun, persoalan perizinan bangunan, termasuk IMB lama yang belum diperbarui, disebut menjadi salah satu alasan yang dipersoalkan pemerintah. Menurut Reza, jika masyarakat terbentur persoalan administrasi perizinan, seharusnya pemerintah hadir memberikan pendampingan dan petunjuk penyelesaian, bukan langsung mengancam menutup usaha.

Ia juga mempertanyakan mengapa aktivitas lain yang menurut pengamatannya menggunakan lahan pemerintah belum mendapatkan penertiban serupa.

“Kalau memang Pemerintah Kabupaten Mempawah ingin menata daerah, silakan. Tetapi jangan tebang pilih. Semua harus ditertibkan berdasarkan aturan yang sama, bukan hanya menyasar kelompok pedagang tertentu,” menjadi inti keberatan yang disampaikan Reza.

Ia menambahkan, selama berjualan, kondisi akses jalan menuju pasar sayur dinilainya tertata dan tidak dipenuhi parkir sembarangan. Sebaliknya, penutupan kios dikhawatirkan justru menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat parkir yang berpotensi memicu kemacetan.

Persoalan ini, lanjutnya, telah dibawa ke Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah melalui audiensi. Namun, para pedagang mengaku masih menunggu tindak lanjut, sementara rencana penutupan usaha dalam waktu satu bulan tetap membayangi.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan dasar hukum, indikator, serta standar penertiban yang diterapkan. Jangan sampai aturan hanya terlihat tegas kepada pedagang kecil, tetapi tidak konsisten terhadap aktivitas lain yang juga perlu ditertibkan.

Menata Mempawah bukan berarti mematikan penghidupan rakyat. Jika ada kekurangan perizinan, bimbing dan fasilitasi penyelesaiannya. Tegakkan aturan secara adil, jangan hilangkan mata pencaharian masyarakat yang berusaha dengan modal sendiri.

 

Rep  RF

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.