Sambas-CektaIndonesia.com
Program Bantuan Kesejahteraan Keluarga (BKL Kesra) kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru viral di media sosial setelah diduga dimanfaatkan untuk membeli perhiasan emas.(26/12/2025)
Peristiwa ini mencuat usai sebuah unggahan di akun Facebook bernama Nana Nana beredar luas. Dalam unggahan tersebut, terlihat uang tunai pecahan Rp50.000 yang disebut sebagai bantuan BKL Kesra, disertai foto perhiasan emas dan swafoto penerima bantuan.
Alih-alih menuai simpati, unggahan itu justru memicu gelombang kemarahan warganet.
Netizen menilai kejadian ini sebagai potret telanjang salah sasaran bantuan sosial. Publik pun ramai-ramai mempertanyakan kinerja pendataan yang dilakukan pemerintah desa hingga pemerintah daerah.
“Kalau penerima bansos masih sanggup beli emas dan dipamerkan ke publik, ini bukan sekadar persoalan moral penerima, tapi kegagalan sistem pendataan,” tegas seorang tokoh masyarakat Sambas saat dimintai tanggapan.
Ia menilai aparatur desa sebagai ujung tombak pendataan seharusnya memiliki kepekaan sosial dan integritas. “Jangan sampai bansos berubah jadi ajang bagi-bagi berdasarkan kedekatan, bukan kebutuhan,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik di Sambas. Menurutnya, kasus ini harus dibaca sebagai alarm keras bagi pemerintah daerah.
“Ini indikasi kuat lemahnya verifikasi dan pengawasan. Pemda tidak bisa cuci tangan dan melempar semua kesalahan ke penerima,” katanya.
Ia menegaskan bahwa bantuan sosial memiliki aturan yang jelas. Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Sosial, penerima bansos wajib memenuhi kriteria kemiskinan dan kerentanan sosial. Jika terbukti tidak memenuhi syarat, bantuan wajib dihentikan dan data penerima harus diperbarui.
“Dalam regulasi, jelas disebutkan penerima bansos yang tidak tepat sasaran dapat dicoret, bahkan aparatur yang lalai dalam pendataan bisa dikenai sanksi administratif. Ini bukan sekadar malu di medsos, tapi ada konsekuensi hukum dan etika pemerintahan,” tegasnya.
Lebih jauh, aktivis tersebut menilai unggahan penerima bansos yang memamerkan pembelian emas di ruang publik telah melukai rasa keadilan sosial. Pasalnya, di saat masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, justru muncul potret penerima bantuan yang menunjukkan kemampuan ekonomi di luar kriteria.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah terkait validitas data penerima BKL Kesra yang viral tersebut.
Publik mendesak agar dilakukan audit terbuka data penerima bansos, evaluasi menyeluruh sistem pendataan, serta penindakan tegas jika ditemukan unsur kelalaian atau pembiaran.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa bantuan sosial bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, melainkan amanah negara.
Tanpa pendataan yang jujur, pengawasan yang ketat, dan tanggung jawab moral aparatur, bansos berpotensi berubah dari instrumen keadilan menjadi sumber kecemburuan dan ketidakpercayaan publik.
Red.
