SAMBAS – cektaindonesia.com
Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan satu unit excavator berwarna kuning bertuliskan SANNY melintas di atas ruas jalan raya yang baru selesai diaspal. Dalam rekaman tersebut, bagian trek atau rantai besi excavator tampak meninggalkan bekas goresan menyerupai cakaran pada permukaan aspal. Bahkan, terlihat bagian lapisan aspal yang diduga mengalami pengelupasan, Rabu (18/11/2026)
Video itu memancing beragam reaksi masyarakat. Sejumlah warganet mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut. Salah satu komentar bahkan menyebut pembangunan jalan itu merupakan penantian selama 20 tahun bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan keterangan salah satu komentar yang beredar, lokasi kejadian disebut berada di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Namun, lokasi dan kondisi kerusakan tersebut masih perlu diverifikasi langsung oleh instansi berwenang.
Persoalan ini bukan sekadar tentang sebuah alat berat yang melintas di jalan umum. Ada persoalan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan jalan, perlindungan terhadap infrastruktur publik, serta tanggung jawab hukum apabila tindakan tersebut terbukti mengakibatkan kerusakan.
Secara teknis, excavator dengan trek berbahan besi memiliki tekanan dan karakter kontak berbeda dibandingkan kendaraan berban karet. Pengoperasian atau pergerakan alat berat di atas aspal tanpa perlindungan yang memadai berpotensi merusak lapisan permukaan jalan.
Apabila benar kerusakan terjadi akibat perlintasan excavator, maka pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pengguna alat berat telah memperoleh izin, apakah terdapat pengamanan terhadap permukaan jalan, dan siapa yang memberikan tanggung jawab atas aktivitas tersebut?
JANGAN BIARKAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PUBLIK TANPA PERTANGGUNGJAWABAN
Dalam perspektif hukum, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Sementara itu, Pasal 28 ayat (1) undang-undang yang sama melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan.
Ketentuan tersebut relevan untuk menilai aktivitas yang diduga menyebabkan kerusakan jalan. Apabila unsur pelanggaran terbukti, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat yang dapat dibuktikan.
Dengan demikian, apabila kerusakan aspal terbukti disebabkan oleh kelalaian atau tindakan pengguna excavator, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada permintaan maaf. Harus ada pemeriksaan teknis dan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.
SEJUMLAH PIHAK PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN
Ada beberapa pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka.
Pertama, siapa pemilik dan operator excavator berwarna kuning tersebut?
Kedua, untuk kepentingan pekerjaan apa alat berat itu melintasi jalan yang baru diaspal?
Ketiga, apakah telah ada izin penggunaan jalan atau pengaturan khusus untuk pergerakan alat berat tersebut?
Keempat, apakah kontraktor pelaksana pembangunan jalan telah mengetahui aktivitas tersebut dan melakukan perlindungan terhadap hasil pekerjaan?
Kelima, bagaimana sikap Dinas Pekerjaan Umum atau instansi yang bertanggung jawab atas ruas jalan tersebut?
Masyarakat juga berhak mengetahui apakah kerusakan akan diperbaiki oleh pihak yang menyebabkan kerusakan atau justru kembali membebani anggaran pemerintah.
Pemeriksaan perlu dilakukan dengan mendokumentasikan kondisi aspal, mengukur luas kerusakan, memeriksa mutu lapisan pekerjaan, serta memastikan hubungan antara lintasan excavator dan kerusakan yang terlihat.
PENANTIAN 20 TAHUN JANGAN BERAKHIR DENGAN KERUSAKAN
Komentar masyarakat yang menyebut jalan tersebut telah dinantikan selama 20 tahun menjadi gambaran besarnya harapan warga terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
Karena itu, kerusakan jalan yang baru dibangun tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Infrastruktur publik dibangun menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat dan harus dijaga bersama.
Pihak terkait, mulai dari pemilik excavator, operator, kontraktor, hingga instansi penyelenggara jalan, perlu memberikan klarifikasi sesuai kewenangan dan keterlibatannya.
Masyarakat tidak sedang mencari kambing hitam. Masyarakat menginginkan kejelasan, perbaikan, dan pertanggungjawaban.
Jalan yang dinantikan selama 20 tahun jangan sampai rusak hanya karena kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah.
Rep RF










