Ketapang-Kalbar>CektaIndonesia.com
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada di bawah sorotan publik. Sedikitnya 162 siswa dan guru di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan di sekolah, Kamis (5/2/2026).
Insiden ini memicu alarm serius terkait keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Para korban berasal dari SMP Negeri 1 Marau, SMA Negeri 1 Marau, dan SMK Negeri 1 Marau. Tidak lama setelah menyantap makanan, siswa dan tenaga pendidik mulai mengeluhkan gejala mual, muntah, pusing, sakit perut, hingga diare. Sejumlah korban bahkan harus mendapatkan perawatan medis akibat kondisi dehidrasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dr. Feria Kowira, mengungkapkan bahwa jumlah korban terus bertambah sejak laporan awal diterima sekitar pukul 10.00 WIB.
“Data terakhir per pukul 17.00 WIB, total korban mencapai 162 orang, terdiri dari siswa dan guru di Kecamatan Marau,” ujar dr. Feria saat dikonfirmasi, Kamis sore.
Menurutnya, saat tiba di fasilitas kesehatan, sebagian besar korban sudah menunjukkan gejala gangguan pencernaan akut.
“Keluhan yang paling banyak adalah muntah, pusing, dan diare. Secara umum korban mengalami dehidrasi,” jelasnya.
Untuk menangani kasus tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mengerahkan lima tim medis dari berbagai puskesmas di wilayah setempat.
Selain penanganan medis, pihaknya juga melakukan langkah investigasi awal dengan mengambil sampel makanan MBG serta muntahan korban.
“Sampel muntahan kami kirim ke Laboratorium Kesehatan Provinsi di Pontianak, sedangkan sampel makanan diperiksa oleh Balai POM Kalimantan Barat,” kata dr. Feria.
Namun, di luar penanganan medis, kasus ini menimbulkan pertanyaan besar terkait standar pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan MBG.
Hingga berita ini diterbitkan, hasil uji laboratorium belum diumumkan dan aktivitas MBG di wilayah terdampak menjadi perhatian masyarakat.
Ahli Kesehatan Pangan: Dugaan Kontaminasi Tak Bisa Diabaikan
Pengamat kesehatan pangan, Dr. R. Andika Pratama, menyebut bahwa pola gejala yang dialami ratusan korban mengarah pada kemungkinan kontaminasi mikrobiologis atau kesalahan penanganan pangan.
“Jika gejala muncul dalam waktu relatif singkat setelah makanan dikonsumsi dan terjadi pada banyak orang sekaligus, maka indikasi kuatnya adalah kontaminasi bakteri atau toksin akibat proses pengolahan dan penyimpanan yang tidak memenuhi standar higienitas,” jelasnya.
Menurutnya, makanan siap saji untuk konsumsi massal memiliki risiko tinggi jika rantai dingin (cold chain), kebersihan dapur, serta durasi distribusi tidak diawasi secara ketat.
“Program skala besar seperti MBG harus memiliki SOP ketat, mulai dari sumber bahan baku, waktu memasak, suhu penyimpanan, hingga waktu distribusi ke sekolah. Satu titik kelalaian saja bisa berdampak pada ratusan orang,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap penyedia makanan dan mekanisme pengawasan lintas instansi agar kejadian serupa tidak terulang.
Desakan Evaluasi dan Transparansi
Kasus dugaan keracunan massal ini kembali membuka ruang kritik terhadap pengawasan program MBG, khususnya di daerah.
Selain menyangkut aspek kesehatan, insiden ini dinilai berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan peserta didik.
Hingga kini, publik masih menunggu hasil uji laboratorium serta langkah tegas pemerintah daerah dan pihak penyelenggara program. Transparansi hasil pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah tersebut.
Red
