Sambas-CektaIndonesia.com
Proyek peningkatan jalan provinsi bernilai Rp22.872.121.000 di ruas Sambas–Subah, tepatnya di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas kini berada di bawah sorotan publik.
Sebuah dump truk bermuatan kelapa sawit terbalik setelah keluar dari badan jalan, diduga kuat akibat bahu jalan (beram) yang lebih tinggi dari permukaan aspal, kondisi yang dinilai menyimpang dari standar keselamatan jalan.
Insiden tersebut memperlihatkan potret nyata lemahnya pengendalian mutu dan pengawasan proyek infrastruktur strategis.
Truk bermuatan berat tersebut kehilangan keseimbangan saat roda keluar dari aspal dan langsung terperosok akibat perbedaan elevasi yang ekstrem, hingga akhirnya terguling dan menumpahkan muatan sawit ke sisi jalan.
Indikasi Pelanggaran Standar Teknis Jalan
Berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi Terakhir) serta Pedoman Desain Jalan (Pd T-14-2003 dan revisinya), bahu jalan seharusnya:
Memiliki elevasi relatif sejajar atau sedikit lebih rendah dari permukaan perkerasan,Berfungsi sebagai ruang pemulihan kendaraan darurat (recovery area),
Dibangun dengan kepadatan dan lebar yang memadai untuk menopang beban kendaraan.Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya.
Bahu jalan justru lebih tinggi dan tidak landai, menciptakan efek “jebakan” bagi kendaraan yang keluar sedikit saja dari badan jalan, terutama pada ruas sempit dan tanpa pengaman samping.
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pekerjaan tidak sepenuhnya mengacu pada standar teknis yang diwajibkan.
Papan Proyek Terpasang, Pengawasan Dipertanyakan
Merujuk papan informasi proyek, kegiatan ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Bidang Bina Marga, dengan:
Sumber dana: APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2025,
Pelaksana: PT Anugrah Bayurya Perkasa,
Masa pelaksanaan: 107 hari kalender,
Masa pemeliharaan: hingga 365 hari kalender.
Nilai proyek yang mencapai puluhan miliar rupiah seharusnya menjamin kualitas, keselamatan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Namun kecelakaan ini justru memunculkan pertanyaan serius: di mana peran konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?
Aktivis: Ini Bukan Sekadar Kecelakaan, Tapi Dugaan Kelalaian Sistemik
Aktivis pemantau kebijakan publik dan infrastruktur di Sambas, menilai kejadian ini bukan sekadar musibah lalu lintas biasa.
“Kalau bahu jalan lebih tinggi dari aspal dan tidak sesuai standar, itu bukan kecelakaan murni. Ini indikasi kelalaian teknis.
Dalam proyek pemerintah, kesalahan seperti ini bisa mengarah pada pelanggaran kontrak dan potensi kerugian publik,” tegasnya.
Ia mendesak agar Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, APIP, hingga BPK turun tangan melakukan audit teknis dan administrasi.
“Jangan tunggu ada korban jiwa. Jalan ini dilalui masyarakat setiap hari. Negara wajib hadir melindungi keselamatan warganya,” tambahnya.
Masyarakat Desak Hentikan Sementara Pekerjaan
Warga dan pengguna jalan meminta agar pekerjaan di titik rawan dihentikan sementara sampai dilakukan evaluasi menyeluruh.
Mereka juga menuntut pemasangan rambu peringatan, perataan beram, serta pengamanan tambahan selama proyek berlangsung.
“Ini jalan provinsi, bukan jalan kebun. Tapi kondisinya seperti tidak dipikirkan untuk kendaraan besar,” ungkap seorang sopir angkutan yang kerap melintas di jalur tersebut.
Tanggung Jawab Hukum Terbuka
Merujuk UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyedia jasa dan pengguna jasa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pekerjaan konstruksi:
Tidak memenuhi standar keselamatan,
Menimbulkan risiko kecelakaan,
Berpotensi merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, PPK, maupun kontraktor pelaksana terkait insiden kecelakaan dan dugaan penyimpangan teknis tersebut.
Red/tim
