Yetno Ketua  DPC Persatuan Orang Melayu (POM) Paloh Tolak Penerapan Sanksi Adat dalam Kasus Laka Lantas di Desa Malek

oleh -96 Dilihat
banner 468x60

SAMBAS – cektaindonesia.com

Polemik penyelesaian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan warga Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dengan warga Samalantan, Kabupaten Bengkayang, mendapat perhatian dari Yetno, Ketua DPC Persatuan Orang Melayu (POM) Kecamatan Paloh,Rabu(11/11/2026)

banner 336x280

Yetno secara tegas meminta agar peristiwa kecelakaan yang terjadi di Desa Malek, Kecamatan Paloh, diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme hukum negara, bukan dengan penerapan sanksi adat yang tata cara pelaksanaannya tidak dipahami seluruh pihak.

“Kita ikuti saja prosedur yang sudah ada. Kita gunakan hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Yetno.

Ia menjelaskan, sikap tersebut bukan berarti menolak atau tidak menghormati adat istiadat suku tertentu. Menurutnya, setiap tradisi dan budaya harus tetap dihargai. Namun, penerapan hukum adat, terlebih terhadap persoalan yang melibatkan masyarakat lintas suku, perlu memperhatikan pemahaman, kesepakatan, dan kejelasan mekanisme bagi semua pihak.

“Kami menghormati adat istiadat dari suku apa pun. Kami di Paloh terdiri dari beragam suku. Jadi, sangat disayangkan kalau diterapkan hukum dan sanksi adat yang kami tidak memahami tata cara pelaksanaannya,” ujarnya.

Yetno menilai, keberagaman masyarakat Paloh menjadi alasan penting agar penyelesaian persoalan tersebut mengedepankan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Ia juga berharap penyelesaian kasus ini tidak memunculkan persoalan baru ataupun memperkeruh hubungan antarmasyarakat.

“Semoga adil untuk kita semua. Kita gunakan saja hukum negara yang memang berlaku untuk semua warga negara Indonesia,” tambahnya.

Pernyataan Yetno menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Penghormatan terhadap adat istiadat harus berjalan seiring dengan perlindungan hak para pihak, transparansi, dan kesukarelaan.

Pada akhirnya, penyelesaian perkara harus memiliki dasar yang jelas, tidak mengabaikan prosedur hukum, serta tidak mempertentangkan identitas suku. Keadilan harus berlaku setara tanpa membedakan asal daerah maupun latar belakang masyarakat.

 

Rep  RF

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.