Warga RT 05 Kuala Tolak duga batas lahan PT Laman Mining Bergeser, Patok Lama dan Baru Dipersoalkan

oleh -163 Dilihat
banner 468x60

Ketapang-CektaIndonesia.com

Sejumlah warga RT 05 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menyampaikan keberatan atas dugaan pergeseran batas wilayah operasional PT Laman Mining. Warga menduga perubahan posisi patok batas perusahaan telah memasukkan sebagian tanah milik masyarakat yang belum dibebaskan ke dalam wilayah yang diklaim perusahaan.(20/11/2026)

banner 336x280

Persoalan tersebut mencuat setelah masyarakat menemukan dua patok batas dengan posisi berbeda di lapangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan perubahan batas wilayah perusahaan dan kepastian status tanah milik warga.

Dua patok berbeda, warga minta dilakukan pengukuran ulang

Berdasarkan keterangan masyarakat, patok pertama merupakan patok lama yang sebelumnya dikenal sebagai penanda batas wilayah PT Laman Mining. Sementara patok kedua berupa tiang beton berwarna merah yang disebut warga sebagai patok batas baru.

Perbedaan posisi kedua patok tersebut diduga berdampak terhadap sebagian bidang tanah masyarakat RT 05 yang hingga kini menurut keterangan warga belum pernah dibebaskan.

Warga juga mengantongi dokumentasi foto kedua patok yang dilengkapi informasi waktu dan koordinat GPS pada 31 Oktober 2026 pukul 09.47 WIB.

Berikut titik koordinat yang tercantum dalam dokumentasi warga:

Patok merah (batas baru menurut keterangan warga): Latitude -1.459013, Longitude 110.0848.

Patok lama: Latitude -1.459077, Longitude 110.084701.

Masyarakat meminta kedua titik koordinat tersebut diverifikasi dan dicocokkan dengan peta batas wilayah perusahaan, baik dokumen sebelumnya maupun dokumen terbaru.

Ketua LPM soroti komunikasi dan penghormatan terhadap adat setempat

Ketua LPM, Amat Yani, menilai persoalan pemasangan patok batas di wilayah RT 05 tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan teknis pertanahan. Menurutnya, hal tersebut juga menyangkut tata krama, penghormatan terhadap adat istiadat, serta komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintahan setempat.

Amat Yani menyampaikan bahwa pihak perusahaan dinilai belum melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik sebelum pemasangan patok batas dilakukan.

Akibatnya, menurut keterangan masyarakat, tanah yang belum pernah dibebaskan justru diduga ikut masuk dalam batas wilayah perusahaan.

Ia juga menyebut persoalan serupa bukan pertama kali terjadi, melainkan telah beberapa kali muncul di wilayah sekitar.

Bahkan, menurut keterangannya, permasalahan yang pernah terjadi di Desa Laman Satong sebelumnya juga berujung pada penerapan sanksi adat terhadap perusahaan.

Masyarakat berharap setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan investasi di wilayah mereka tetap menghormati adat istiadat, hak masyarakat, serta tata pemerintahan setempat.

Parit Da. U turut dipersoalkan, warga pertanyakan dugaan transaksi jual beli

Selain persoalan patok batas, masyarakat juga menyoroti keberadaan Parit Da. U yang diduga menjadi objek transaksi jual beli.

Berdasarkan dokumentasi lapangan pada 15 November 2026 pukul 08.57 dan 08.58 WIB, terlihat kondisi parit yang berada di wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara.

Warga mempertanyakan status hukum kawasan tersebut. Apabila benar merupakan fasilitas umum, masyarakat menilai keberadaannya tidak semestinya diperjualbelikan tanpa kejelasan status, kewenangan, dan dasar hukum.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Hendri Gunawan Syah, Parit Da. U tersebut berada di luar bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat yang diperjualbelikan.

Keterangan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen pertanahan untuk memastikan batas bidang tanah dalam sertifikat, status parit, serta kedudukan hukumnya.

Masyarakat meminta persoalan ini tidak hanya diselesaikan berdasarkan keterangan sepihak, tetapi harus melalui pemeriksaan dokumen resmi dan pengukuran langsung di lapangan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta turun tangan

Menyikapi persoalan tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan langsung.

Warga juga meminta pengukuran ulang secara independen dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, BPN, dan pihak perusahaan.

Sejumlah hal yang diminta untuk diperiksa antara lain:

Keabsahan patok batas lama dan patok batas baru PT Laman Mining.

Perbandingan peta wilayah perusahaan sebelum dan sesudah perubahan.

Dugaan masuknya tanah milik masyarakat ke dalam batas baru perusahaan.

Status tanah warga yang belum dibebaskan tetapi diduga telah dipasangi patok perusahaan.

Dasar hukum dan dokumen yang menjadi acuan perubahan batas.

Status hukum Parit Da. U dan batas bidang tanah dalam sertifikat yang diperjualbelikan.

Kesesuaian pemasangan patok baru dengan ketentuan perizinan dan tata batas.

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi perusahaan dengan masyarakat serta pemerintahan setempat.

Warga tuntut kepastian hukum, bukan menghambat investasi

Masyarakat RT 05 Desa Kuala Tolak menegaskan bahwa keberatan yang disampaikan bukan bertujuan menghambat investasi maupun kegiatan pertambangan.

Namun, warga mengingatkan bahwa setiap kegiatan investasi harus tetap menghormati hak masyarakat dan tidak boleh merugikan pemilik tanah.

Mereka berharap pemerintah dan instansi terkait tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga turun langsung melihat kondisi patok, memeriksa keberadaan parit, serta mencocokkan data koordinat dengan dokumen pertanahan.

Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran atau penguasaan tanah masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, warga meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi masyarakat, kepastian batas tanah bukan sekadar persoalan letak patok, melainkan menyangkut hak kepemilikan, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi warga.

Narasumber: Amat Yani (Ketua LPM) dan keterangan masyarakat RT 05 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Catatan redaksi: Dugaan pergeseran batas lahan, pemasangan patok pada tanah yang belum dibebaskan, serta dugaan transaksi Parit Da. U dalam pemberitaan ini merupakan keberatan dan keterangan masyarakat yang masih memerlukan verifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Laman Mining, Hendri Gunawan Syah, serta instansi terkait demi keberimbangan informasi.

Ref: Sukarto

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.