Kalbar,Cektaindonesia.com
Keberadaan tenaga ahli dalam sebuah proyek pemerintah bukan sekadar pelengkap administrasi. Mereka merupakan bagian penting dari sistem pengendalian mutu yang dirancang untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam kontrak,Kamis (25/06/2026)
Di lapangan sering muncul pertanyaan apakah seluruh tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen lelang dan kontrak benar-benar hadir dan menjalankan tugasnya?
Praktik yang kerap menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan nama tenaga ahli hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi saat proses tender. Setelah kontrak diperoleh, tenaga ahli yang seharusnya melakukan pengawasan teknis, evaluasi pekerjaan, dan memberikan arahan profesional justru jarang terlihat di lokasi proyek.
Jika kondisi tersebut benar terjadi, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran administratif. Uang negara yang telahr dialokasikan untuk membiayai keberadaan tenaga ahli berpotensi tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Padahal biaya tenaga ahli merupakan bagian dari komponen anggaran proyek yang dibayar melalui dana publik.
Ketidakhadiran tenaga ahli dapat berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan. Kesalahan teknis yang seharusnya dapat dideteksi sejak awal berpotensi terabaikan. Material yang tidak sesuai spesifikasi, metode pelaksanaan yang keliru, hingga keterlambatan pekerjaan bisa terjadi karena minimnya pengawasan profesional di lapangan.
Lebih jauh lagi, keberadaan tenaga ahli sejatinya merupakan instrumen pencegahan kerugian negara. Mereka bertugas memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, sehingga hasil pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Ketika fungsi tersebut tidak berjalan, risiko kerusakan dini dan pemborosan anggaran menjadi semakin besar.
Persoalan ini menuntut perhatian serius dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, inspektorat, hingga aparat penegak hukum. Verifikasi terhadap kehadiran tenaga ahli tidak cukup hanya berdasarkan tanda tangan dalam laporan atau daftar hadir. Yang lebih penting adalah memastikan mereka benar-benar menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.
Masyarakat juga berhak mengetahui apakah tenaga ahli yang dibayar dari uang negara benar-benar bekerja untuk kepentingan publik atau hanya menjadi nama yang dipinjam untuk memenangkan proyek.
Transparansi menjadi kunci. Data tenaga ahli, jadwal penugasan, laporan kegiatan, hingga dokumentasi kehadiran di lapangan seharusnya dapat diperiksa secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Pada akhirnya, pembangunan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai proyek, tetapi juga oleh integritas seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Sebab ketika tenaga ahli hanya menjadi formalitas administrasi, yang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah proyek, melainkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara.
Editorial investigatit
Penulis Rizal farizal
