Sambas–CektaIndonesia.com
Jeritan nelayan kecil kembali terdengar dari pesisir Liku Paloh, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bukan soal cuaca buruk atau gelombang tinggi, melainkan persoalan klasik yang kian mencekik: mahal dan langkanya BBM jenis solar subsidi. Di tingkat pengecer, harga disebut sudah menembus Rp15.000 per liter, angka yang jauh dari harapan nelayan kecil yang selama ini bergantung pada subsidi negara untuk bertahan hidup.(29/04/2026)
Kondisi ini tidak sekadar menyulitkan, tapi sudah mengancam keberlangsungan hidup nelayan. Untuk sekali melaut, biaya operasional meningkat drastis, sementara hasil tangkapan tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, melaut bukan lagi soal mencari nafkah, melainkan perjudian antara untung dan buntung.
“Kalau minyak mahal begini, kami turun ke laut pun sudah ragu. Belum tentu balik bawa hasil, tapi biaya sudah habis duluan,” keluh seorang nelayan di Liku Paloh dengan nada getir.
Lebih ironis lagi, di tengah mahalnya harga, ketersediaan solar subsidi justru semakin sulit diakses. Nelayan mengaku harus berkeliling dari satu pengecer ke pengecer lain, bahkan tak jarang pulang dengan tangan kosong. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar: ke mana sebenarnya aliran BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil?
Masyarakat nelayan Paloh kini menaruh harapan besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Mereka mendesak dinas terkait seperti Disperindagkop dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tidak sekadar mendengar, tetapi benar-benar turun ke lapangan, mengawasi distribusi, dan memastikan kuota BBM subsidi tepat sasaran.
“Jangan sampai kami nelayan kecil ini cuma jadi penonton. Subsidi ada, tapi kami yang berhak justru kesulitan,” ujar nelayan lainnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas mengakui bahwa keluhan serupa datang dari banyak nelayan.
“Waalaikumsalam, besok saya tanyakan ke rekan yang mengurusnya bang. Rata-rata memang nelayan kita mengeluhkan hal yang sama. Apalagi Dexlite naik jauh, jadi jarak antara solar subsidi dengan Dexlite makin timpang. Ini yang jadi persoalan bagi nelayan kecil,” tulis perwakilan dinas.
Jawaban tersebut sekaligus mempertegas bahwa persoalan ini bukan kasus tunggal, melainkan masalah sistemik yang terjadi di lapangan. Kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Dexlite turut memperlebar kesenjangan, membuat solar subsidi semakin diburu, namun di sisi lain distribusinya justru tak berpihak pada nelayan kecil.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait besaran kuota solar subsidi untuk nelayan di wilayah Paloh, serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Minimnya transparansi ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakteraturan dalam distribusi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin banyak nelayan kecil akan terpaksa berhenti melaut. Dampaknya bukan hanya pada ekonomi keluarga nelayan, tetapi juga pada pasokan ikan lokal dan stabilitas ekonomi pesisir.
Kini pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak, atau justru hilang di tengah rantai distribusi? Nelayan Liku Paloh tidak butuh janji—mereka butuh kepastian.
Red
