Sambas-CektaIndonesia.com
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas, Sunardi, menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya dalam menyuarakan aspirasi terkait penutupan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, bukan untuk mencari panggung, popularitas, maupun pencitraan pribadi.(9/11/2026)
Penegasan tersebut disampaikan Sunardi sebagai tanggapan atas berbagai komentar yang muncul di akun Facebook Sunardi Go. Ia menyatakan, sikap SBMI dalam menyikapi persoalan PLBN Aruk dilandasi kepentingan kemanusiaan, khususnya perlindungan dan pendampingan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.
Menurut Sunardi, SBMI Kabupaten Sambas memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas lintas batas karena selama ini pihaknya aktif menangani berbagai persoalan masyarakat Sambas yang berada di Malaysia, bahkan hingga Brunei Darussalam.
Persoalan yang ditangani pun beragam, mulai dari WNI yang mengalami sakit, meninggal dunia, menghadapi persoalan ketenagakerjaan, hingga warga yang ditangkap dan harus menjalani proses hukum di Malaysia.
“Karena itu, kelancaran akses lintas batas bukan sekadar persoalan perjalanan atau aktivitas ekonomi bagi kami. Lebih dari itu, akses tersebut merupakan bagian penting dari perjuangan kemanusiaan, perlindungan, dan pendampingan terhadap saudara-saudara kita sesama WNI di luar negeri,” ungkap Sunardi.
Ia menjelaskan, keberadaan akses perbatasan yang berfungsi dengan baik sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai kepentingan kemanusiaan. Termasuk ketika keluarga membutuhkan bantuan untuk mengurus anggota keluarga yang sakit, pemulangan jenazah, serta pendampingan WNI yang menghadapi persoalan hukum maupun ketenagakerjaan di negara lain.
Sunardi juga menyampaikan permohonan maaf apabila aspirasi yang disuarakan bersama jaringan masyarakat JAGA SAMBAS menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut tidak pernah dilandasi keinginan untuk memperoleh popularitas atau tampil sebagai pahlawan di hadapan publik.
“Kami tidak pernah berpikir untuk mencari panggung atau menjadi pahlawan kesiangan. Kami hanya ingin suara masyarakat perbatasan didengar oleh pemerintah. Kami ingin PLBN Aruk kembali berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas lintas batas secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sunardi menilai persoalan penutupan PLBN Aruk tidak seharusnya hanya dilihat dari sudut pandang kepentingan kelompok maupun individu tertentu. Sebab, terdapat kepentingan masyarakat luas yang harus menjadi perhatian, mulai dari aktivitas sosial, ekonomi, pelayanan publik, hingga urusan kemanusiaan bagi WNI yang berada di luar negeri.
Menurutnya, masyarakat perbatasan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan lintas batas yang berjalan sesuai aturan, tanpa mengabaikan kebutuhan dan kepentingan kemanusiaan.
“Kami bersuara bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan karena ada tanggung jawab kemanusiaan yang harus kami perjuangkan. Memperjuangkan akses perbatasan juga berarti memperjuangkan hak masyarakat, membantu WNI yang membutuhkan pertolongan, dan memastikan saudara-saudara kita di luar negeri tidak kehilangan pendampingan,” ujarnya.
Sunardi berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan penutupan PLBN Aruk dan segera mengambil langkah penyelesaian agar fungsi pelayanan lintas batas dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan, SBMI Kabupaten Sambas bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam JAGA SAMBAS akan terus menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan mengedepankan komunikasi, dialog, serta penyelesaian melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Mohon dipahami bahwa perjuangan ini lahir dari kepedulian dan tanggung jawab, bukan dari keinginan untuk mencari panggung. Kami hanya ingin masyarakat perbatasan mendapatkan haknya dan negara tetap hadir memberikan perlindungan kepada seluruh WNI,” tutup Sunardi.
Penutupan PLBN Aruk dengan demikian bukan hanya menyangkut kelancaran aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan, tetapi juga menyentuh persoalan pelayanan publik dan kepentingan kemanusiaan. Aspirasi masyarakat diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar penyelesaian persoalan ini tidak berlarut-larut.
Red
