SAMBAS – cektaindonesia.com
Insiden yang melibatkan masyarakat dan petugas Bea Cukai di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terus menjadi perhatian.
Rizal Farizal bersama praktisi hukum Kabupaten Sambas, Lipi, S.H., menyatakan kesamaan pandangan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan secara profesional, independen, objektif, transparan, dan berkeadilan, Senin (09/11/2026)
Keduanya menegaskan, insiden tersebut tidak boleh berhenti pada polemik, tekanan kelompok, ataupun kesepakatan damai tanpa kejelasan mengenai fakta dan tanggung jawab hukum.
Menurut mereka, seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara proporsional. Apabila masyarakat terbukti melakukan pelanggaran, harus diproses sesuai hukum. Begitu pula apabila terdapat dugaan penyimpangan prosedur, tindakan berlebihan, atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara.
Mereka mengingatkan bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan serta kepastian hukum yang adil bagi setiap orang.
“Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kewenangan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Namun, asas praduga tak bersalah juga harus tetap dihormati,” tegas keduanya.
Rizal dan Lipi juga menilai musyawarah, perdamaian, serta mekanisme adat patut dihormati sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, kesepakatan tersebut tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang harus diproses menurut peraturan perundang-undangan.
Penghormatan terhadap hukum adat harus berjalan seiring dengan supremasi hukum nasional dan prinsip keadilan.
Selain pengusutan insiden, keduanya meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan resmi mengenai penghentian pelayanan PLBN Aruk, termasuk alasan penutupan dan kepastian pembukaannya kembali.
PLBN Aruk merupakan akses penting bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia. Karena itu, masyarakat yang tidak terlibat dalam insiden tidak boleh terus menanggung dampak berkepanjangan.
“Penegakan hukum dan pemulihan pelayanan publik harus berjalan bersamaan. Masyarakat membutuhkan kepastian akses perlintasan dan keberlangsungan ekonomi,” ujar keduanya.
Keduanya mendesak aparat berwenang memeriksa kronologi, tindakan seluruh pihak, serta latar belakang kejadian berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proses pemeriksaan tidak boleh dipengaruhi tekanan massa, kepentingan kelompok, maupun opini yang mendahului fakta.
Rizal Farizal dan Lipi, S.H. mengajak seluruh pihak menahan diri, menghindari provokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Negara harus hadir menjamin keadilan dan kepastian hukum. Usut tuntas insiden PLBN Aruk, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan jangan biarkan masyarakat perbatasan menjadi korban konflik berkepanjangan,” tegas keduanya.
Red
