SAMBAS – Cektaindonesia.com
Putusan pengadilan dalam sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara Musmulyadi dan Nawardi di Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, tampaknya belum menyelesaikan persoalan di lapangan. Pasalnya, Tergugat I, Nawardi, disebut masih melakukan pemanenan buah kelapa sawit di atas objek sengketa,Kamis (12/11/2026)
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Sambas melalui Putusan Nomor 8/Pdt.G/2026/PN Sbs tanggal 28 Agustus 2026 telah mengabulkan sebagian gugatan Musmulyadi. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Putusan Nomor 106/Pdt.G/2026/PT PTK tanggal 3 November 2026.
Kuasa hukum Musmulyadi, LIPI, S.H., dari Kantor Hukum LIPI, S.H. & Rekan, meminta para Tergugat, khususnya Tergugat I, menghormati putusan pengadilan dan menghentikan aktivitas pemanenan di lokasi sengketa.
“Jangan sampai tindakan sepihak yang terus berlangsung justru memperuncing konflik dan menimbulkan kerugian baru bagi klien kami. Setiap pihak memang memiliki hak menempuh upaya hukum, tetapi tetap harus menghormati proses dan putusan pengadilan,” tegas LIPI.
Amar Putusan Perintahkan Penghentian Kegiatan
Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sambas, majelis hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan pada objek sengketa di Dusun Seburuan, Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas.
Penghentian kegiatan tersebut diperintahkan paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut harus memperhatikan status hukum perkara, termasuk kemungkinan adanya upaya kasasi. Namun, pihak Penggugat berharap para Tergugat secara sukarela menghentikan pemanenan guna mencegah kerugian dan konflik berkepanjangan.
Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dilaksanakan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas sesuai mekanisme hukum acara perdata.
Bagi Musmulyadi, persoalan ini bukan sekadar hasil panen sawit, melainkan kepastian dan perlindungan hak atas tanah.
Hingga berita ini diterbitkan, Nawardi maupun kuasa hukumnya belum memberikan keterangan mengenai dugaan aktivitas pemanenan tersebut.
Rep RF
