Kapuas Hulu-CektaIndonesia.co.
Proyek revitalisasi Danau Oxbow di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kembali menjadi perbincangan hangat masyarakat. Pembangunan yang menelan anggaran lebih dari Rp25 miliar dari APBN Tahun 2024 itu dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar.Jumat 7 November 2025.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Anugrah Bayuarya Perkasa (ABP) dengan alamat kantor di Kota Pontianak. Pelaksanaan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kalimantan I Pontianak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Kontrak pekerjaan tertuang dalam Nomor: PS 0102-Bws8.7.1/PK/08/2024 tanggal 3 Mei 2024
Serta beberapa addendum lanjutan:
Addendum I: 30 September 2024 Addendum II: 27 Desember 2024 Dan BAST Nomor:KU 0210-Bws8.7.1/PK/BAST/02/2025
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Eko Hadi Siswoyo, ST, selaku PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan I, dan Supardiono, MM., MH selaku Direktur PT Anugrah Bayuarya Perkasa. Sementara itu, konsultan supervisi proyek adalah PT Indoplan Inti Patria.
Warga: Manfaat Belum Terlihat
Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan mereka. Menurutnya, bangunan yang berdiri tidak memiliki fungsi yang jelas dan belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kalau bicara anggaran, jumlahnya besar sekali. Tapi manfaatnya belum ada. Bangunannya seperti tidak difungsikan,” kata Midar, warga Kedamin, Jumat (7/11/2025).
Warga lainnya, Amil, menyebut proyek ini sebelumnya diklaim akan menunjang pengendalian banjir dan potensi wisata, namun hasilnya belum sesuai harapan.
“Katanya untuk wisata dan cadangan air, tapi sekarang tidak difungsikan. Ini seperti proyek yang tidak tuntas manfaatnya,” ujarnya.
Temuan Keretakan dan Dugaan Kualitas Konstruksi Lemah
Hasil pemantauan lapangan oleh tim media menunjukkan adanya keretakan pada struktur dinding kolam dan sejumlah bagian yang terlihat mulai rusak. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa kualitas konstruksi perlu ditinjau ulang.
Beberapa tokoh masyarakat menilai proyek tersebut perlu dilakukan audit teknis dan audit penggunaan anggaran.
“Nilainya puluhan miliar rupiah, tapi kondisinya seperti ini. Pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan agar jelas apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi atau tidak,” ucap salah satu tokoh yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan Pola Berulang Pada Proyek Sejenis
Masyarakat menilai, persoalan proyek yang dinilai tidak tepat guna seperti ini bukan kejadian pertama di wilayah Kalimantan Barat. Karena itu, diperlukan transparansi mengenai tujuan, manfaat, serta dampaknya bagi masyarakat.
“Kalau benar untuk masyarakat, harus jelas indikator keberhasilannya. Jangan sampai hanya jadi proyek formalitas tanpa keberlanjutan,” tegas warga.
Redaksi Masih Melakukan Penelusuran
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak instansi terkait, termasuk BBWS Kalimantan I dan pihak kontraktor pelaksana.
Informasi lanjutan akan diperbarui setelah pihak terkait memberikan keterangan resmi.
Sumber: Warga
Tim/red
