Pontianak-CektaIndonesia.com
Pojok Diskusi Kalimantan Barat menggelar dialog publik dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-9 dengan mengusung tema “Sinergi Pemuda dan Akademisi dalam Mengawal Postur APBD demi Pembangunan Kalimantan Barat”.
Kegiatan yang berlangsung di Weng Veteran, Pontianak, ini menjadi wadah bertukar gagasan antara akademisi, pemerintah, DPRD, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat untuk membahas arah pembangunan Kalimantan Barat.
Dialog publik menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Zulfydar Zaidar Mochtar, S.E., M.M., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Mahardika Sari, S.E., M.M., serta Kaprodi MBS STITDAR Kubu Raya Dr. (Cand.) Hamidun, S.Pd., M.Pd. Acara dipandu oleh Irfan Hanafi, S.Pd., M.Pd. sebagai moderator dan dibuka oleh Ketua Umum Pojok Diskusi Kalbar, Markori, S.M.
Dalam forum tersebut, para peserta menilai bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendukung percepatan pembangunan.
Luas wilayah, kondisi geografis, banyaknya kawasan perbatasan, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Ketua Umum Pojok Diskusi Kalbar, Markori, S.M., mengatakan bahwa forum diskusi ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal arah pembangunan daerah agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar serta posisi strategis sebagai daerah perbatasan.
Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat perlu terus diperjuangkan agar pembangunan dapat dipercepat dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain mendorong peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat, para narasumber juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, efektivitas belanja daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta.
Sejumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada percepatan pembangunan, pemerataan antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Menutup kegiatan tersebut, Pojok Diskusi Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang dialog publik yang independen, edukatif, dan konstruktif dalam mengawal kebijakan pembangunan serta mendorong kemajuan Kalimantan Barat melalui kolaborasi berbagai pihak.
Red
