Pontianak – CektaIndonesia.com
Dugaan penyelewengan distribusi solar bersubsidi di SPBUN Selakau, Kabupaten Sambas, menjadi perhatian tajam publik dalam beberapa hari terakhir. Pemberitaan yang viral di berbagai platform menimbulkan kekhawatiran praktik permainan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil.
Solar bersubsidi merupakan kebutuhan utama nelayan untuk melaut. Ketika pasokan tidak tepat sasaran, aktivitas melaut terancam terganggu dan berdampak langsung pada penghidupan masyarakat pesisir. Karena itu setiap dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi tidak sekadar persoalan administratif, tetapi telah menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang sensitif,Rabu (11/02/2026)
Informasi yang beredar menyebut dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) serta pengusaha dalam praktik distribusi solar yang tidak sesuai peruntukan. Meski demikian, tudingan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang objektif dan transparan.
Menanggapi polemik ini, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto menegaskan komitmen Polda Kalbar untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan BBM bersubsidi, baik di tingkat SPBU/SPBUN maupun di rantai distribusi di lapangan.
“Informasi dari mana pun, tolong laporkan kepada kami. Kami akan turunkan tim. Siapapun yang terlibat, jangankan polisi, semua akan kami tindak,” tegas Kapolda Rismanto kepada media.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah hukum Polda Kalbar. Kapolda juga secara terbuka mempersilakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan distribusi.
“Semua publik silakan laporkan bila ada penyimpangan BBM. Siapapun yang bermain, termasuk oknum aparat, akan kami tindak. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab,” tambahnya.
Sikap tegas ini dinilai menjawab keresahan publik yang berharap ada langkah konkret, bukan sekadar wacana. Transparansi dalam penanganan kasus diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Di sisi lain, masyarakat nelayan berharap distribusi solar subsidi diawasi ketat agar tidak terjadi kebocoran atau praktik yang merugikan. Ketika subsidi tidak tepat sasaran, nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan harian menjadi pihak paling terdampak.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pengelola SPBUN Selakau terkait dugaan tersebut. Publik kini menunggu langkah nyata aparat dalam menurunkan tim, melakukan penyelidikan, dan mengungkap fakta secara terbuka. Kasus ini menjadi ujian komitmen penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Tim red
