Sambas-CektaIndonesia.com
Jaga Sambas bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), PPTKI, serta sejumlah insan pers melakukan pemantauan langsung di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi kawasan perbatasan sekaligus upaya menyuarakan aspirasi masyarakat yang berharap pemerintah pusat segera membuka kembali pelayanan lintas batas di PLBN Aruk.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi kawasan PLBN Aruk. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya keberadaan pintu perbatasan resmi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Jaga Sambas menilai, keberadaan PLBN Aruk memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pintu keluar-masuk orang dan barang, tetapi juga sebagai penunjang aktivitas ekonomi, sosial, serta hubungan masyarakat kedua negara.
Belum beroperasinya pelayanan lintas batas secara normal menjadi perhatian tersendiri, mengingat masyarakat perbatasan selama ini memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi dan sosial dengan wilayah Malaysia.
Bertemu Kapolres dan Komandan Kodim Sambas, Diskusi Sambil Ngopi
Di sela-sela kegiatan pemantauan, rombongan Jaga Sambas juga berkesempatan bertemu langsung dengan Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo, S.I.K., M.H., serta Komandan Kodim 1208/Sambas Letkol Inf. Dwiyanto Kusumo, M.A.P.
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban melalui diskusi serta ngopi bersama di kawasan PLBN Aruk.
Dalam suasana tersebut, berlangsung komunikasi dan pertukaran pandangan mengenai kondisi kawasan perbatasan, situasi PLBN Aruk, serta berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Pertemuan ini menjadi momentum positif untuk mempererat komunikasi antara elemen masyarakat, insan pers, dan unsur aparat keamanan.
Jaga Sambas memandang komunikasi dan sinergi antarelemen tersebut penting dalam menjaga stabilitas serta kondusivitas wilayah perbatasan. Terlebih, berbagai persoalan di kawasan perbatasan membutuhkan perhatian dan koordinasi berbagai pihak.
Pemerintah Pusat Diharapkan Segera Memberikan Kepastian
Melalui kegiatan pemantauan tersebut, Jaga Sambas berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi PLBN Aruk.
Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan koordinasi lintas instansi serta mengambil langkah konkret untuk memberikan kepastian mengenai pembukaan kembali pelayanan lintas batas.
Pembukaan kembali PLBN Aruk tentunya perlu dibarengi dengan penguatan sistem keamanan, pengawasan, serta penegakan hukum di kawasan perbatasan.
Selain pemulihan aktivitas lintas batas resmi, pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk dugaan aktivitas perdagangan ilegal melalui jalur perbatasan, juga menjadi perhatian penting.
Menurut pandangan Jaga Sambas, aktivitas lintas batas secara resmi harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang maksimal oleh seluruh instansi terkait.
Menjaga Perbatasan dan Memperhatikan Kepentingan Masyarakat
Jaga Sambas menegaskan bahwa perhatian terhadap PLBN Aruk bukan semata-mata persoalan aktivitas lintas batas, melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat perbatasan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kedaulatan negara.
Masyarakat perbatasan membutuhkan kepastian pelayanan, perhatian pemerintah, dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka.
Oleh karena itu, Jaga Sambas berharap hasil pemantauan dan komunikasi bersama berbagai elemen ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun instansi terkait.
Aspirasi masyarakat perbatasan diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi mendapatkan tindak lanjut melalui kebijakan dan langkah nyata.
PLBN Aruk merupakan salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, penguatan pengawasan perbatasan dan pemulihan pelayanan lintas batas perlu menjadi perhatian bersama demi keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
