Sambas-cektaindonesia.com
Proyek peningkatan kualitas jalan permukiman di Dusun Keranji, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, yang dibiayai melalui APBDP Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, mulai menuai sorotan. Baru diawal tahun 2026 saja kondisi beton pada ruas jalan tersebut dilaporkan sudah mengalami pengikisan serius.
Pantauan di lapangan menunjukkan permukaan beton di berbagai sisi jalan mulai terkelupas. Material batu yang seharusnya terikat dan terbungkus sempurna oleh adukan semen justru tampak menyembul ke permukaan. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa mutu beton yang digunakan tidak memenuhi standar teknis.
“Ini baru bulan Januari, tapi betonnya sudah tergerus. Batu-batu sudah kelihatan di mana-mana, seolah-olah semennya tidak mengikat dengan baik,” ujar salah satu warga Dusun Keranji kepada media ini,Kamis (29/01/2026).
Warga menilai, kerusakan dini tersebut tidak sebanding dengan usia pekerjaan yang masih sangat baru. Padahal, proyek yang menelan anggaran hampir Rp180 juta itu semestinya dirancang untuk bertahan dalam jangka panjang dan menunjang aktivitas masyarakat.
“Kalau baru selesai dikerjakan tapi sudah begini, kami khawatir jalan ini tidak akan bertahan lama. Mutu betonnya jelas tidak tercapai,” tambah warga lainnya.
Secara teknis, beton jalan lingkungan seharusnya memiliki daya ikat yang kuat antara semen, pasir, dan agregat kasar. Munculnya material batu di permukaan dalam waktu singkat mengindikasikan kemungkinan lemahnya komposisi campuran, kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi, atau proses pengerjaan yang tidak memenuhi standar, termasuk dugaan minimnya perawatan (curing) beton pasca pengecoran.
Proyek ini sendiri dilaksanakan oleh CV Gemilang Mandiri Konstruksi dengan masa pekerjaan 30 hari kalender. Namun, fakta kerusakan dini di lapangan memunculkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan, baik dari pihak penyedia jasa maupun instansi teknis yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat terkait dugaan rendahnya mutu beton tersebut. Publik mendesak agar dilakukan pemeriksaan teknis secara terbuka, termasuk uji mutu beton, guna memastikan apakah pekerjaan ini telah sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Jika terbukti terjadi pelanggaran mutu, warga berharap ada langkah tegas, mulai dari perbaikan menyeluruh hingga penegakan sanksi, agar anggaran publik tidak kembali menjadi proyek yang cepat rusak dan merugikan masyarakat.
Reporter Rizalfarizal
