Sambas–CektaIndonesia.com
Polemik penyelesaian insiden di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kembali menjadi perhatian. Lipi, S.H. meminta pihak Bea Cukai agar tidak tunduk terhadap tekanan pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. (10/11/2026)
Dalam pernyataannya, Lipi menegaskan bahwa setiap tuntutan pembayaran harus memiliki landasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum, pihak Bea Cukai diminta berani menolak secara tegas serta menempuh langkah hukum yang diperlukan.
“Saya meminta pihak Bea Cukai tidak tunduk pada tekanan pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum. Apabila tuntutan itu tidak sah, tolak secara tegas dan tempuh langkah hukum yang diperlukan. Jangan membayar hanya karena takut atau terpaksa,” tegas Lipi, S.H.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi penyelesaian konflik, tetapi juga harus memperhatikan keabsahan kesepakatan dan kebebasan setiap pihak dalam memberikan persetujuan.
Lipi turut menyoroti sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni Pasal 1321 tentang persetujuan yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan; Pasal 1335 mengenai persetujuan tanpa sebab atau dengan sebab palsu maupun terlarang; serta Pasal 1337 tentang sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Ketentuan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kesepakatan harus memenuhi persyaratan hukum dan tidak boleh lahir dari tekanan atau paksaan.
Sebagaimana diketahui, insiden di PLBN Aruk pada 2 November 2026 sempat menjadi sorotan publik setelah terjadi ketegangan yang melibatkan petugas Bea Cukai dan sejumlah warga.
Persoalan tersebut kemudian berlanjut pada proses mediasi yang disebut menghasilkan kesepakatan penyelesaian melalui mekanisme adat dengan nilai mencapai Rp655 juta.
Besarnya nilai kesepakatan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dasar penetapan, mekanisme persetujuan, serta kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya.
Lipi menegaskan bahwa penghormatan terhadap hukum adat merupakan hal penting, tetapi pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketentuan hukum nasional dan hak-hak setiap pihak.
Masyarakat kini membutuhkan kejelasan dan keterbukaan agar polemik PLBN Aruk tidak terus berlarut-larut. Penyelesaian persoalan harus dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan hukum, tanpa tekanan terhadap pihak mana pun.
Sebab dalam negara hukum, tidak boleh ada pihak yang dipaksa membayar tanpa dasar hukum yang jelas, dan tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap proses hukum.
Sumber: Lipi,S.H.
