Kalbar – cektaindonesia.com
Ketua DPD LAKSRI Kalimantan Barat, Revi Achary, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi secara mendalam terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas penyelenggara negara dan memastikan keakuratan data yang dilaporkan,Kamis (16/07/2026)
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut integritas pejabat publik. Karena itu, KPK perlu melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap LHKPN Sekda Kota Singkawang agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat,” kata Revi Achary, Ketua DPD LAKSRI Kalimantan Barat.
Menurut Revi Achary, LHKPN merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi dan sebagai bentuk transparansi penyelenggara negara. Oleh karena itu, apabila terdapat data yang memunculkan pertanyaan publik, verifikasi oleh KPK merupakan mekanisme yang wajar sesuai kewenangannya.
Ia menilai hasil verifikasi nantinya akan memberikan kepastian kepada masyarakat. Apabila seluruh data yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, hal itu akan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pendalaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Revi Achary juga berharap Sekda Kota Singkawang memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai hal-hal yang menjadi perhatian publik terkait LHKPN yang telah disampaikan. Menurutnya, keterbukaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Sekda Kota Singkawang terkait pernyataan tersebut. Ruang hak jawab dan hak klarifikasi tetap terbuka sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Rep Rizal farizal
