Sambas–CektaIndonesia.com
Keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dikeluhkan para nelayan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut selama kurang lebih satu minggu terakhir, sehingga berpotensi mengancam pendapatan mereka.
Salah seorang perwakilan kelompok nelayan Paloh, Budi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, mengatakan bahwa sulitnya memperoleh solar subsidi menjadi kendala utama bagi nelayan untuk melaut.
Menurutnya, nelayan yang memiliki surat rekomendasi pembelian BBM subsidi hanya memperoleh sekitar 15 liter 1 kali pengambilan menggunakan rekomendasi solar, dalam kurun waktu 4 kali pengambilan dalam satu bulan, jumlah solar yang diterima diperkirakan berkisar 60 liter.
“Dari SPBU Tanah Hitam kami hanya dapat sekitar 15 liter , 1 kali 15 liter dalam 4 kali pengambilan melalui rekom, jadi dalam satu bulan 60 liter bagi yang memiliki rekomendasi,” ujarnya.
Ia menilai jumlah tersebut jauh dari kebutuhan nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Akibatnya, sebagian nelayan memilih tidak melaut karena tidak memiliki cukup bahan bakar.
Selain itu, nelayan yang mencoba mencari solar dari pengecer harus mengeluarkan biaya lebih besar. Harga solar di tingkat pengecer berkisar antara Rp15 ribu hingga Rp17 ribu per liter. Namun ketersediaannya juga terbatas dan sering kali sulit ditemukan.
“Kalau beli di pengecer harganya Rp15 ribu sampai Rp17 ribu per liter. Itu pun susah didapat karena sering tidak ada stok,” keluh Budi.
Ia memperkirakan jumlah nelayan di Kecamatan Paloh mencapai sekitar 500 orang. Kondisi sulitnya mendapatkan solar subsidi, menurutnya, berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil tangkapan ikan.
Menanggapi keluhan tersebut, Pengelola SPBU Tanah Hitam, Rudi, menjelaskan bahwa penyaluran BBM solar subsidi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Rudi, sebelumnya SPBU Tanah Hitam hanya menerima alokasi sebanyak sembilan tangki solar subsidi setiap bulan. Dari jumlah tersebut, enam tangki diperuntukkan bagi kendaraan umum, sementara tiga tangki dialokasikan untuk nelayan dan petani yang memiliki rekomendasi.
Namun sejak bulan lalu, kuota solar subsidi mengalami penambahan menjadi 11 tangki per bulan. Dari total tersebut, tujuh tangki dialokasikan untuk kendaraan umum dan empat tangki diperuntukkan bagi nelayan, petani, serta pemilik alat dan mesin pertanian (alsintan) yang memiliki rekomendasi.
“Dulu sembilan tangki per bulan, enam tangki untuk kendaraan umum dan tiga tangki untuk nelayan serta petani. Sejak bulan lalu ada penambahan menjadi 11 tangki, dengan tujuh tangki untuk kendaraan umum dan empat tangki bagi nelayan dan petani untuk pemegang rekomendasi,” jelas Rudi.
Ia menambahkan, setiap tangki berkapasitas sekitar 8 ton atau setara kurang lebih 9.600 liter. Pasokan solar subsidi ke SPBU Tanah Hitam datang sekitar empat kali dalam satu bulan.
Sementara itu, pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sambas menyampaikan bahwa jumlah penerima rekomendasi BBM subsidi untuk nelayan berdasarkan data lama tercatat sebanyak 181 orang.
Saat ini, usulan penambahan data penerima rekomendasi dari kelompok nelayan di Kecamatan Paloh masih dalam proses pengajuan. Namun jumlah keseluruhan penerima rekomendasi terbaru masih belum diperbarui.
“Untuk data lama penerima rekomendasi nelayan sebanyak 181 orang. Saat ini masih ada pengajuan penambahan data dari nelayan Paloh, sehingga data keseluruhan yang terbaru masih dalam proses pembaruan,” terang pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sambas.
Di sisi lain, data penerima rekomendasi BBM solar subsidi untuk sektor pertanian di Kecamatan Paloh hingga kini belum disampaikan oleh Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas.
Padahal, pihak media telah meminta dan mempertanyakan data tersebut sejak sekitar satu bulan lalu. Namun hingga berita ini diterbitkan, data jumlah penerima rekomendasi BBM subsidi untuk petani di Kecamatan Paloh belum diberikan secara resmi.
Belum tersedianya data tersebut membuat jumlah keseluruhan penerima rekomendasi BBM solar subsidi, baik dari sektor perikanan maupun pertanian, belum dapat diketahui secara pasti. Kondisi ini turut menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi distribusi BBM subsidi di wilayah Kecamatan Paloh.
Para nelayan berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi keterbatasan pasokan solar subsidi. Mereka berharap distribusi BBM subsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran agar aktivitas melaut kembali normal dan penghasilan masyarakat pesisir tidak terus menurun akibat kesulitan memperoleh bahan bakar.
Red
