Sambas —CektaIndonesia.com
Jalan Istana di Dusun Sukamantri, Desa Dalam Kaum, Kabupaten Sambas, kini berada dalam kondisi rusak parah. Padahal, jalan yang berada tepat di tepian Sungai Sambas ini bukan sekadar akses lingkungan, melainkan salah satu jalur utama menuju Istana Alwatzikhoebillah, pusat sejarah dan identitas budaya Kesultanan Sambas.
Ironisnya, pada tahun anggaran 2025 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sempat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Jalan Istana. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan dengan alasan efisiensi anggaran. Akibatnya, hingga kini masyarakat harus menerima kenyataan pahit yaitu jalan rusak berat dibiarkan tanpa kejelasan penanganan,Jum’at (30/01/2026)
Kerusakan Jalan Istana disebut-sebut mulai rusak parah sejak pengerjaan proyek waterfront Sungai Sambas. Jalan tersebut digunakan sebagai jalur lalu lintas material proyek, mulai dari kendaraan berat hingga aktivitas bongkar muat. Namun proyek waterfront yang digadang-gadang menjadi ikon baru pariwisata Sambas itu justru berakhir mangkrak, sementara jalan yang rusak tidak pernah dipulihkan.
“Sudah jatuh tertimpa tangga,” keluh seorang warga setempat. Waterfront tak kunjung selesai, Jalan Istana rusak berat, dan masyarakat menjadi korban berlapis dari kebijakan pembangunan yang tak tuntas.
Dampak kerusakan jalan tidak hanya dirasakan pengguna jalan, tetapi juga para pedagang kuliner di kawasan tepian Sungai Sambas. Jalan ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai sentra kuliner malam, tempat masyarakat berkumpul dan wisatawan menikmati suasana sungai dan sejarah kota tua Sambas.
Kini, kondisi jalan yang berlubang dan sulit dilalui membuat jumlah pengunjung menurun drastis. Omzet pedagang anjlok, bahkan beberapa di antaranya memilih menutup usaha karena tak lagi mampu bertahan.
“Kalau hujan, jalan makin parah. Orang malas datang. Dagangan sepi,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Pertanyaan besar pun mengemuka,siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan Jalan Istana?
Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sebagai pengelola wilayah?
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai penanggung jawab proyek strategis?
Atau kontraktor pelaksana proyek waterfront yang meninggalkan pekerjaan tanpa pemulihan infrastruktur terdampak?
Beredar kabar, pihak PUPR Kalimantan Barat pernah melayangkan surat kepada pelaksana proyek waterfront Sambas agar bertanggung jawab mengembalikan kondisi Jalan Istana seperti sedia kala. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan tindak lanjut, apalagi realisasi di lapangan.
Kondisi ini menimbulkan dugaan lemahnya pengawasan, rendahnya komitmen pemulihan pascaproyek, serta absennya keberpihakan terhadap masyarakat terdampak. Jalan rusak berat, proyek mangkrak, dan mata pencaharian warga terganggu,ini sebuah potret buram tata kelola pembangunan yang patut dipertanyakan.
Publik kini menunggu sikap tegas pemerintah dan aparat berwenang. Sebab, membiarkan Jalan Istana terus rusak sama artinya dengan membiarkan akses sejarah, ekonomi rakyat, dan wajah Sambas perlahan runtuh.
Reporter Rizalfarizal
