Sambas-CektaIndonesia.com
Dugaan penggunaan identitas palsu dalam proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sambas dari Malaysia terus menuai perhatian publik. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas turut angkat suara dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tersebut.(18/7/2026)
Ketua HMI Cabang Sambas, Farhan, menilai persoalan itu bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut hak korban dan keluarganya.
Menurutnya, apabila benar terjadi pemalsuan identitas dalam proses pemulangan jenazah PMI, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
“Ini sangat miris dan mengkhawatirkan. Ketika seorang PMI meninggal dunia di perantauan, seharusnya seluruh proses pemulangannya dilakukan dengan administrasi yang benar. Jika benar terdapat dugaan pemalsuan identitas, tentu hal ini dapat menghambat proses identifikasi jenazah serta penyerahannya kepada keluarga,” ujar Farhan.
Farhan mengatakan, informasi yang sebelumnya disampaikan DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas menunjukkan dugaan serupa bukan kali pertama terjadi. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap tata kelola administrasi dan perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara tidak prosedural.
Ia menegaskan, apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya unsur pidana dalam penggunaan dokumen maupun identitas palsu, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kasus ini, mulai dari asal-usul dokumen hingga pihak-pihak yang diduga terlibat. Jangan sampai praktik seperti ini terus berulang karena menyangkut hak korban, keluarga, dan kredibilitas sistem perlindungan PMI,” tegasnya.
Selain meminta penegakan hukum, HMI Cabang Sambas juga mengimbau masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar memilih jalur resmi saat bekerja ke luar negeri. Dengan prosedur yang sah, para pekerja migran dinilai akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik serta meminimalkan risiko persoalan administrasi maupun tindak penyalahgunaan identitas.
Kasus dugaan pemalsuan identitas jenazah PMI tersebut saat ini masih menjadi sorotan berbagai pihak. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap fakta secara transparan serta memastikan adanya kepastian hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pemulangan jenazah tersebut.
Red
