Ketapang — CektaIndonesia.com
Pemberitaan media Buser86 berjudul _”Pangkalan LPG 3 Kg di Ketapang Beroperasi Normal Sudah Sesuai Prosedur”_ dipertanyakan kredibilitasnya. Pasalnya, hasil temuan sejumlah awak media di lapangan, banyak pangkalan gas bersubsidi di Kabupaten Ketapang diduga menjual di atas Harga Eceran Tertinggi / HET.
Artinya, klaim bahwa pangkalan sudah sesuai prosedur dinilai bertolak belakang dengan fakta lapangan. Hal ini memunculkan dugaan bahwa oknum media tersebut tidak profesional atau diduga berupaya melindungi mafia gas dan BBM bersubsidi.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Susan Kamawati. Dalam data perizinan ESDM, alamat pangkalan tercantum di Kelurahan Sukaharja, namun fakta di lapangan pangkalan tersebut diduga berkedudukan di Desa Paya Kumang.
Tidak sesuai alamat izin menjadi pertanyaan serius terkait pengawasan.
Selain itu, dalam tangkapan layar grup chat WhatsApp, Pelaksanaan Lapangan bernama Yulianti Ilem disebut membawa 22k. Penjelasan ini dikuatkan keterangan masyarakat bahwa gas bersubsidi di pangkalan Susan Kamawati diduga dijual dengan harga Rp22.000 per tabung.
Keterangan tersebut sejalan dengan pernyataan Kabid Perindag, Yudi Artha, yang mengakui banyak temuan pangkalan menjual di atas HET. Pihaknya menyebut sudah menghimbau agar pangkalan menjual sesuai HET.
Masyarakat Ketapang mendesak Pertamina dan BPH Migas menindak tegas pangkalan yang menjual di atas HET, bila perlu cabut izinnya. Aparat Penegak Hukum Polres Ketapang juga diminta turun tangan karena diduga ada unsur korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait penyaluran gas subsidi untuk warga miskin.
Hingga berita ini diterbitkan, Reza ketua Hiswana Migas Kabupaten Ketapang belum memberikan tanggapan alias bungkam atas konfirmasi awak media. Pihak media Buser86 dan pemilik pangkalan Susan Kamawati juga belum memberikan klarifikasi.
