Belum Dibayar Rp9 Juta, Supplier Proyek Jembatan Bailey di Tanah Hitam Minta Kejelasan

oleh -1845 Dilihat
oleh
banner 468x60

Sambas-Cektaaindonesia.com

Persoalan pembayaran dalam proyek pembangunan jembatan Bailey (rangka baja) tahun 2024 di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, mulai menjadi perhatian setelah seorang supplier material mengaku belum menerima pembayaran atas barang yang telah disuplai untuk mendukung pekerjaan tersebut.(16/02/2026)

banner 336x280

Keluhan itu disampaikan oleh Najiri, yang menyebut dirinya sebagai pihak penyedia material dalam proyek jembatan Bailey yang dikerjakan bersamaan dengan proyek jembatan lain di wilayah Liku.

Ia mengatakan hingga saat ini pembayaran yang seharusnya diterima masih tertunda, dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp9 juta.

Menurut Najiri, material yang disuplai telah digunakan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan. Namun setelah pekerjaan berjalan, pembayaran yang diharapkan belum juga diselesaikan oleh pihak kontraktor yang disebut bernama Iyan.

Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan beban tersendiri bagi pihak penyedia material.

“Saya sebagai pihak yang menyuplai barang dan material sampai sekarang masih belum menerima pembayaran. Nilainya sekitar Rp9 juta, dan sejauh ini saya belum melihat adanya itikad baik untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa upaya komunikasi sebenarnya sudah dilakukan, namun belum menghasilkan kepastian terkait waktu pembayaran. Karena itu, ia berharap ada penyelesaian secara baik melalui komunikasi yang terbuka agar persoalan tidak terus berlarut.

Dalam keterangannya, Najiri juga menilai informasi yang beredar di lapangan masih terkesan semrawut, sehingga ia berharap pihak yang bertanggung jawab dapat segera melakukan penyelesaian dan pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak.

Ia menyebutkan, selain proyek yang sedang dipersoalkan, terdapat pula beberapa titik pekerjaan jembatan di wilayah Paloh pada tahun 2025 yang disebut memiliki persoalan serupa terkait pembayaran.

Lebih lanjut, Najiri menyampaikan bahwa apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, dirinya berencana mendatangi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta kejelasan serta tindak lanjut atas permasalahan tersebut.

Langkah ini, kata dia, diambil sebagai upaya mencari solusi agar hak pihak penyedia material dapat dipenuhi.

Selain persoalan pembayaran, Najiri juga menilai pentingnya komitmen dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur, terutama dalam menjaga hubungan kerja sama antara pelaksana proyek dan penyedia kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, penyelesaian pembayaran tepat waktu akan membantu menjaga kepercayaan serta kelancaran proyek-proyek selanjutnya.

Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas, mengingat pembangunan infrastruktur pada dasarnya bertujuan meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sementara itu, proyek jembatan Bailey sendiri disebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga di wilayah setempat, terutama sebagai akses penghubung antarwilayah yang selama ini bergantung pada sarana transportasi darat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor yang disebut dalam keterangan narasumber belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan pembayaran tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna mendapatkan penjelasan dari pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.

Red

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.