SAMBAS –CektaIndonesia.com
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 menuai kritik keras. Sejumlah warga menilai kebijakan yang diklaim sebagai efisiensi anggaran justru berpotensi menjadi kemunduran serius bagi pembangunan daerah.
Berdasarkan penelusuran data anggaran, pemangkasan paling besar justru terjadi pada Belanja Modal, yakni pos anggaran yang langsung menyentuh kepentingan publik seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Sebaliknya, Belanja Barang dan Jasa yang identik dengan operasional birokrasi hampir tidak tersentuh,Rabu (04/02/2025)
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menegaskan, narasi efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah daerah perlu diluruskan.
“Efisiensi itu bukan memangkas anggaran pembangunan. Kalau pendapatan turun, yang harus dikencangkan ikat pinggangnya itu belanja birokrasi, bukan belanja rakyat,” ujarnya.
Hasil analisis menunjukkan, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (TKDD) pada 2026 diproyeksikan turun drastis menjadi sekitar Rp1,40 triliun, dari sebelumnya Rp1,71 triliun pada 2025.
Namun yang mengejutkan, Belanja Barang dan Jasa tetap dipatok di kisaran Rp700 miliar, nyaris tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Belanja Modal justru anjlok tajam.
Pada 2025, alokasi Belanja Modal tercatat sebesar Rp364,08 miliar. Sementara pada 2026, angka tersebut turun menjadi hanya Rp184,87 miliar. Artinya, terjadi pemangkasan hampir 50 persen atau lebih dari Rp179 miliar.
Penurunan ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur publik menjadi korban utama demi menjaga kenyamanan belanja operasional birokrasi.
Menurut pengamatan lapangan dan kajian anggaran, banyak item dalam Belanja Barang dan Jasa yang sejatinya masih bisa dirasionalisasi. Mulai dari perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga pengadaan barang konsumtif yang setiap tahun terus berulang dengan nilai besar.
“Kalau benar ingin efisien, audit dulu belanja barang dan jasa. Banyak yang tidak mendesak, bahkan terkesan pemborosan. Kenapa itu tidak dialihkan ke pembangunan?” kata warga tersebut.
Padahal, Belanja Modal memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan yang layak membuka akses ekonomi, jembatan memperlancar distribusi hasil pertanian, fasilitas kesehatan dan pendidikan meningkatkan kualitas hidup warga.
Minimnya alokasi Belanja Modal berpotensi menimbulkan dampak berantai. Pembangunan infrastruktur terhambat, proyek publik terbengkalai, dan pelayanan dasar seperti kesehatan serta pendidikan menurun kualitasnya.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah karena pembangunan adalah motor utama perputaran ekonomi rakyat, terutama di tingkat bawah.
“Belanja modal itu hak rakyat dalam bentuk pembangunan. Kalau terus dipangkas, yang dirugikan bukan birokrasi, tapi masyarakat luas,” tegasnya.
Warga menilai sudah saatnya pemerintah daerah mengubah cara pandang terhadap efisiensi anggaran. Ketika pendapatan menurun, seharusnya yang dikoreksi adalah belanja rutin birokrasi, bukan justru mengorbankan pembangunan.
“Efisiensi sejati itu melindungi pembangunan dan menekan pemborosan. Kalau yang dikorbankan selalu belanja modal, itu bukan efisiensi, tapi kemunduran,” pungkasnya.
Reporter Rizalfarizal
