Sambas–CektaIndonesia.com
Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Tahun 2024–2025 di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas menuai sorotan dari masyarakat. Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan keprihatinannya kepada redaksi Cektaindonesia.com terkait ketidakjelasan hasil dan dampak nyata program tersebut.(21/02/2026)
Dalam keterangannya, narasumber menyebutkan bahwa hingga saat ini masyarakat di beberapa desa belum memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan, realisasi kegiatan, maupun capaian program ketahanan pangan yang digulirkan sepanjang 2024 hingga 2025.
“Sejauh ini kami belum mengetahui secara pasti bagaimana hasilnya. Program ini seharusnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian pangan desa, serta mendukung ekonomi lokal. Tapi informasi yang kami terima sangat minim,” ujarnya.
Menurutnya, kurangnya transparansi terkait penggunaan anggaran, bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan, hingga keberlanjutan program, menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Padahal, program ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi warga desa.
Ia menegaskan, penyampaian aspirasi ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Masyarakat hanya menginginkan adanya keterbukaan informasi dari pemerintah desa, pihak kecamatan, maupun instansi terkait agar publik mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan dan apa saja hasil yang telah dicapai.
“Kami hanya berharap ada penjelasan terbuka. Supaya jelas, apa saja yang sudah dilakukan, berapa anggaran yang digunakan, dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat,” tambahnya.
Masyarakat berharap pemerintah di wilayah Kecamatan Teluk Keramat dapat memberikan klarifikasi resmi serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan 2024–2025, sehingga ke depan program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya dan tidak sebatas kegiatan administratif.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kecamatan dan pemerintah desa terkait untuk memperoleh penjelasan resmi.
Red
