Ketapang – Masyarakat Ketapang meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat yang sedang bergerak menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran kegiatan Napak Tilas Ketapang tahun 2023-2024, diusut tuntas.
Sejumlah panitia pelaksana lintas instansi telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk pejabat dari Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Sekretaris Daerah yang saat ini telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Ketapang.
Pemanggilan ini diduga terkait indikasi kuat penyalahgunaan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sponsorship kegiatan tersebut. Nilai anggaran yang diduga bermasalah mencapai miliaran rupiah.
Menanggapi pemanggilan tersebut, masyarakat Ketapang mendesak Kejati Kalbar untuk tidak setengah hati dalam menangani kasus tersebut. Mereka meminta agar proses hukum berjalan secara transparan dan menyeluruh hingga aktor utama di balik dugaan korupsi bisa diungkap dan ditindak.
“Pemanggilan sejumlah panitia itu langkah awal yang bagus, tapi jangan berhenti di sana. Kami minta Kejati Kalbar serius menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab,” ujar salah satu tokoh pemuda Ketapang, Daniel, Jumat (11/7/2025).
Daniel menegaskan bahwa masyarakat Ketapang sangat kecewa, lantaran kegiatan Napak Tilas yang seharusnya membangkitkan semangat sejarah dan nasionalisme justru dinodai dengan dugaan korupsi berjamaah. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana publik.
“Kalau anggaran besar seperti ini diselewengkan, siapa lagi yang bisa dipercaya?. Kejaksaan harus menunjukkan bahwa hukum berlaku adil bagi siapa pun yang bermain-main dengan uang rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa pemanggilan sejumlah panitia belum cukup jika tidak dibarengi dengan langkah nyata dalam pengusutan tuntas.
“Jangan berhenti pada pemeriksaan administratif. Kami ingin lihat siapa yang benar-benar bertanggung jawab di balik pengelolaan anggaran itu, dan kalau terbukti menyeleweng, harus ditindak tegas. Rakyat menunggu keadilan,” ucapnya.
Sebelumnya diketahui bahwa sejumlah pejabat penting di Kabupaten Ketapang telah dipanggil oleh penyidik Kejati Kalbar untuk memberikan klarifikasi.
Pemanggilan tersebut dilakukan pada akhir Juni lalu. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa beberapa pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk seorang kepala daerah yang saat itu masih menjabat sebagai pejabat eselon tinggi, telah hadir memenuhi panggilan Kejati Kalbar di Pontianak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Kalbar belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan atau status hukum para pihak yang telah dipanggil.
Namun publik berharap pengusutan kasus ini menjadi pintu masuk untuk menertibkan pengelolaan anggaran kegiatan daerah ke depan.
