Sambas–CektaIndonesia.com
Wakil Ketua Koalisi Masyarakat Pencari Keadilan Kabupaten Sambas, Sunardi, mengecam keras dugaan kekerasan terhadap peserta aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (20/10/2026). Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan dan profesional.
Dalam keterangan tertulisnya, Sunardi menyebut sejumlah peserta aksi diduga mengalami pemukulan dan tendangan oleh sekelompok orang yang tidak mengenakan seragam. Ia meminta aparat segera mengungkap kronologi kejadian, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memprosesnya sesuai hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Menurut Sunardi, dugaan kekerasan terhadap peserta aksi tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi.
Ia menegaskan, mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan pada dasarnya hadir untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta tuntutan kepada pemerintah. Karena itu, penyampaian pendapat semestinya direspons melalui dialog dan mekanisme yang demokratis, bukan dengan tindakan kekerasan.
“Mereka turun bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menyampaikan suara yang harus didengar. Jika aspirasi dibalas dengan kekerasan, maka ada persoalan serius yang harus diusut,” tegas Sunardi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum bertindak objektif tanpa memandang latar belakang maupun kedudukan pihak yang terlibat. Menurutnya, setiap laporan harus diperiksa secara adil, bukti-bukti dikumpulkan secara menyeluruh, dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Bagi Sunardi, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut peserta aksi yang diduga menjadi korban, tetapi juga menyangkut jaminan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik di ruang demokrasi.
“Jangan sampai masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi justru menjadi korban kekerasan. Negara harus hadir untuk melindungi hak warga, menjamin keamanan peserta aksi, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum diproses secara adil,” ujarnya.
Koalisi Masyarakat Pencari Keadilan Kabupaten Sambas berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap peristiwa tersebut. Pengusutan yang transparan dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, menjawab keresahan publik, serta mencegah kejadian serupa terulang.
Sunardi menegaskan, ruang demokrasi harus tetap menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi secara aman dan bermartabat. Setiap dugaan kekerasan perlu ditangani melalui proses hukum yang objektif agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Red
