Ketapang – Upaya mendukung program hilirisasi industri, Kantor Bea Cukai Ketapang melakukan pengawasan terhadap importasi barang-barang yang diperlukan untuk pembangunan smelter bauksit di Ketapang, Kamis (20/03/2025).
Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pembangunan smelter yang menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan nilai tambah bauksit di dalam negeri.
Kepala Kantor Bea Cukai Ketapang Ahmad Zakky Mawardi mengatakan bahwa pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Ketapang akan dilakukan lebih optimal, khususnya terhadap barang-barang yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan bauksit.
“Kami akan melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk di Ketapang, salah satunya barang kebutuhan pembangunan Smelter Bauksit,” katanya kepada awak media.
Ahmad Zakky menyampaikan bahwa keberadaan smelter bauksit di Ketapang sangat penting, mengingat wilayah Ketapang memiliki salah satu sumber daya alam bauksit terbesar di Indonesia.
“Nantinya Smelter ini akan memproses bauksit yang merupakan bahan mentah menjadi alumina. Dimana alumina ini dapat diolah lebih lanjut menjadi alumunium. Manfaat nilai tambahnya akan diperoleh masyarakat dan negara dan dapat meningkatkan daya saing industri di dalam negeri di pasar global,” ujarnya.
Bea Cukai Ketapang berkomitmen untuk mendukung program hilirisasi dengan memastikan bahwa barang-barang yang diimpor untuk pembangunan smelter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Bea Cukai Ketapang juga akan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses importasi yang terkait untuk menghindari potensi pelanggaran,” imbuhnya.
Pembangunan smelter bauksit tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi sektor industri, tetapi juga bagi perekonomian lokal di Ketapang.
“Dengan adanya smelter, diharapkan bisa tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta peningkatan pendapatan daerah,” lanjutnya.
Kepala Bea Cukai Ketapang turut berperan aktif dalam mendukung program hilirisasi, sekaligus mendorong pengembangan ekosistem industri alumunium di Indonesia.
“Intinya semua harus sesuai aturan,” pungkasnya. ( Red )
