SAMBAS – Cektaindonesia.com
Krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Sambas. Dalam dua hari terakhir, hampir seluruh perhatian publik tertuju pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah kota Sambas yang dipadati antrean panjang kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor,Jum’at (13/03/2026)
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan mengular hingga keluar area SPBU. Para pengendara rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM untuk mengisi tangki kendaraan mereka. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada kendaraan roda empat, tetapi juga didominasi oleh sepeda motor milik masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada ketersediaan BBM.
Namun di balik antrean panjang tersebut, persoalan yang lebih berat justru dirasakan masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU, terutama di wilayah Kecamatan Sajad, Sejangkung, dan Subah. Bagi mereka, akses terhadap BBM bukan sekadar soal antrean, tetapi juga jarak tempuh yang harus dilalui puluhan kilometer.
Andi warga kecamatan Sajad mengungkapkan bahwa masyarakat di daerah tersebut kerap kesulitan mendapatkan BBM dengan harga standar. Untuk membeli BBM dalam jumlah kecil saja, mereka terpaksa menempuh perjalanan jauh ke SPBU terdekat.
“Berat sekali bagi kami. Untuk mendapatkan dua atau tiga liter BBM saja harus pergi ke SPBU yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat kami,” ungkap Andi
Hal senada juga disampaikan oleh Muslimun, salah satu tokoh masyarakat yang menyuarakan keresahan warga. Ia menilai kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan solusi konkret dari pemerintah maupun pihak terkait.
Menurut Muslimun, masyarakat di kecamatan yang jauh dari SPBU seharusnya mendapat perhatian khusus dalam hal distribusi BBM. Selama ini, warga sering terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga yang jauh di atas harga resmi karena tidak memiliki pilihan lain.
“Kami berharap ada solusi agar masyarakat di Kecamatan Sajad, Sejangkung, dan Subah serta wilayah lainnya bisa mendapatkan BBM dengan harga standar tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke SPBU,” ujar Muslimun.
Secara investigatif, kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai pola distribusi BBM di wilayah Kabupaten Sambas. Di satu sisi, antrean panjang di SPBU menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, minimnya titik distribusi di wilayah kecamatan terpencil membuat akses masyarakat menjadi sangat terbatas.
Muslimun menilai pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu mengevaluasi sistem distribusi BBM, termasuk kemungkinan penambahan lembaga penyalur resmi seperti sub penyalur atau SPBU mini di wilayah yang jauh dari akses utama.
Tanpa langkah konkret, masyarakat di daerah terpencil akan terus berada dalam posisi yang dirugikan: harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM demi menunjang aktivitas sehari-hari.
Kini masyarakat menunggu respons dari pemerintah daerah dan pihak terkait. Apakah persoalan klasik distribusi BBM di wilayah pinggiran Kabupaten Sambas akan terus dibiarkan, atau justru menjadi momentum untuk memperbaiki sistem agar lebih adil bagi seluruh warga.
Reporter Rizalfarizal
